Penundaan insentif motor listrik membuat pelaku industri mulai mendorong alternatif kebijakan yang dinilai lebih realistis untuk menjaga laju adopsi kendaraan listrik. Alva menilai fokus tidak harus selalu berhenti pada subsidi langsung, karena pemerintah juga bisa memperkuat ekosistem lewat insentif non-fiskal.
Usulan itu muncul saat rencana program insentif motor listrik belum berjalan sesuai jadwal semula. Di tengah ketidakpastian tersebut, Alva juga mengusulkan pemerintah menengok model insentif bertahap seperti yang diterapkan India.
Alva dorong kebijakan non-fiskal
Chief Marketing Officer Alva, Putu Swaditya Yudha, mengatakan pemerintah tentu memiliki pertimbangan besar sebelum melahirkan atau melanjutkan program insentif. Menurut dia, karena insentif fiskal berdampak langsung pada anggaran, opsi non-fiskal patut dipikirkan lebih serius.
Bagi Alva, kebijakan non-fiskal bisa diarahkan untuk mempercepat pembangunan fondasi ekosistem kendaraan listrik. Salah satu yang disebut paling mendesak adalah regulasi yang mempermudah investasi infrastruktur pengisian daya.
Putu mencontohkan perlunya kemudahan bagi merek untuk masuk ke bisnis charging station. Kebijakan itu dinilai membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk ESDM, PLN, dan Kementerian Perindustrian.
Ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan charging station di lokasi yang dekat dengan aktivitas harian pengguna. Perkantoran dan pusat perbelanjaan dinilai bisa menjadi titik penting, selama fasilitas pengisian mudah terlihat dan mudah diakses.
Menurut Alva, keberadaan infrastruktur yang dekat dengan pengguna akan lebih membantu membangun rasa aman dalam penggunaan motor listrik sehari-hari. Dengan begitu, hambatan adopsi tidak hanya dibebankan pada potongan harga saat pembelian.
Insentif ditunda, skema masih dibahas
Pemerintah sebelumnya berencana menggulirkan insentif kendaraan listrik, tetapi khusus untuk motor listrik jadwalnya mundur. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif motor listrik dikaji lagi dengan tambahan waktu satu bulan.
Airlangga menyebut program itu direncanakan berjalan pada Agustus. Penundaan ini membuat pelaku industri menunggu kejelasan arah kebijakan, terutama karena insentif dianggap bisa memengaruhi keputusan pembelian konsumen.
Untuk motor listrik, rencana terakhir subsidi yang disiapkan adalah Rp 5 juta per unit. Sementara itu, skema untuk mobil listrik masih dalam pembahasan lebih lanjut.
Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya juga sempat memaparkan rancangan jumlah penerima insentif. Menurut dia, pemerintah menyiapkan subsidi untuk 100 ribu unit pertama motor listrik dengan nilai Rp 5 juta per unit, sedangkan untuk mobil listrik besarannya masih dihitung.
India dinilai layak jadi acuan
Di luar opsi non-fiskal, Alva juga memandang skema insentif jangka panjang atau multiyear sebagai pilihan yang menarik. Putu menilai India bisa dijadikan salah satu benchmark karena menerapkan transisi bertahap, bukan skema yang berubah mendadak.
Dalam model itu, insentif tidak berhenti sekaligus, melainkan dimulai dari dukungan penuh lalu dikurangi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Pendekatan seperti ini dinilai memberi kepastian lebih baik bagi industri dan konsumen.
Alva melihat ada kemiripan antara kebijakan kendaraan listrik di India dan skema yang pernah berlaku di Indonesia. Untuk motor listrik, dukungan diberikan dalam bentuk potongan harga, sedangkan mobil listrik dan hybrid lebih banyak memperoleh insentif pajak.
Pada tahun pertama implementasi EV Policy 2026 di India, pembelian motor listrik memperoleh subsidi maksimum 30 ribu rupee atau hampir Rp 6 juta. Besaran potongan di negara itu juga dipengaruhi kapasitas baterai kendaraan.
Nilai insentif tersebut lalu menurun pada tahun kedua dan tahun ketiga. Selain itu, ada bonus tambahan 10 ribu rupee atau sekitar Rp 2 jutaan bagi pengguna yang menukar motor bensin lama, yakni standar BS4 atau lebih tua, dengan motor listrik.
India juga menjalankan kebijakan yang lebih tegas dengan menghentikan registrasi motor bensin secara bertahap. Menurut Alva, langkah seperti itu menunjukkan arah kebijakan yang konsisten untuk mendorong peralihan ke kendaraan listrik.
Bagi pabrikan, kepastian arah lebih penting daripada hanya menunggu satu bentuk stimulus. Jika subsidi langsung belum bisa segera berjalan, pelonggaran aturan investasi charging station dan peta jalan insentif bertahap dinilai dapat memberi sinyal yang lebih jelas ke pasar.
Usulan tersebut memperlihatkan bahwa industri tidak hanya meminta potongan harga untuk pembeli. Mereka juga mendorong regulasi yang bisa memperkuat infrastruktur, membuka akses pengisian daya di ruang publik, dan memberi kepastian transisi agar adopsi motor listrik tidak tersendat saat insentif ditunda.
