BPI Danantara dipastikan menjadi pelaksana pembangunan 141.000 unit hunian vertikal di atas lahan hibah Meikarta seluas 30 hektare di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proyek ini disiapkan untuk mendukung program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Kepastian itu muncul setelah penyerahan aset lahan hibah dari Lippo Group kepada pemerintah pada Senin, 29 Juni 2026. Lahan tersebut nantinya akan dikelola BPI Danantara melalui badan usaha pelaksana yang dibentuk khusus.
CEO BPI Danantara, Rosan P. Roeslani, mengatakan pihaknya akan menyiapkan entitas bernama Danantara Housing untuk merealisasikan pembangunan hunian itu. Ia menyebut lembaga tersebut akan menjadi pelaksana utama di lapangan.
Di atas lahan seluas 30 hektare itu, Rosan memperkirakan akan dibangun sekitar 141.000 unit hunian vertikal. Menurut dia, kapasitas itu dapat menampung sekitar 500.000 hingga 600.000 orang jika dihitung bersama anggota keluarga yang ikut merasakan manfaatnya.
Rosan menilai skala proyek ini akan memberi dampak yang sangat besar. Ia menyebut pembangunan tersebut bisa memberikan kontribusi signifikan bagi penyediaan rumah di kawasan perkotaan.
Dorongan untuk menekan backlog perumahan
Pembangunan hunian di Meikarta diharapkan ikut membantu mengurangi backlog perumahan nasional. Berdasarkan data Susenas 2025, kekurangan rumah masih berada di sekitar 9,4 juta unit.
Fokus pada hunian vertikal juga sejalan dengan kebutuhan lahan yang terbatas di kawasan perkotaan. Model ini memberi peluang penyediaan unit dalam jumlah besar di area yang relatif sempit.
Selain menyiapkan pembangunan fisik, Danantara juga akan mendukung skema pembiayaan pembelian unit bersama bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Skema ini disiapkan agar akses kepemilikan rumah lebih mudah dijangkau masyarakat.
Pemerintah juga membuka peluang penyediaan fasilitas kredit pemilikan rumah atau apartemen dengan tenor hingga 40 tahun. Opsi tenor panjang ini ditujukan agar cicilan lebih terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Rosan menegaskan bahwa harga unit juga akan dihitung secara cermat agar beban cicilan tidak memberatkan pembeli. Ia menyebut fasilitas itu harus benar-benar bisa digunakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Skema bisnis tanpa membebani APBN
Di kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa lahan hibah dari Lippo Group akan dijadikan penyertaan modal negara atau PMN bagi BPI Danantara. Skema ini dipakai untuk mempercepat pelaksanaan program 3 juta rumah.
Purbaya mengatakan aset tersebut direncanakan diserahkan kepada Danantara untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat. Ia menegaskan skema itu tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan pengelolaan melalui badan pelaksana khusus, lahan hibah Meikarta diharapkan bisa segera diolah menjadi kawasan hunian berskala besar. Proyek ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperluas pasokan rumah sekaligus mendorong solusi pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat.