Ketidakjelasan insentif kendaraan listrik mulai terasa langsung di pasar. Konsumen menahan keputusan beli, sementara pelaku industri menunggu kepastian kebijakan agar penjualan tidak makin tertahan.
Kementerian Perindustrian menilai situasi ini bisa mengganggu gairah industri otomotif dalam negeri. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri meminta pengambil kebijakan di kementerian dan lembaga lain segera memberi kepastian terkait insentif tersebut.
Pasar menunggu sinyal yang jelas
Febri mengatakan Kemenperin terus menjalin kolaborasi dengan berbagai asosiasi industri untuk memperkuat pemasaran produk manufaktur nasional. Upaya itu diarahkan untuk menjaga momentum penjualan pada semester II.
Namun, tanpa kepastian insentif, sinyal pasar belum pulih sepenuhnya. Kondisi ini membuat konsumen cenderung menunda pembelian kendaraan listrik sambil menunggu skema yang lebih jelas.
Risiko tidak berhenti di penjualan
Penundaan insentif juga dinilai dapat merusak kepercayaan pasar. Dalam jangka panjang, situasi seperti ini berpotensi menahan laju investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform, Deon Arinaldo, menyebut ada tanda-tanda keputusan investasi yang mulai bergeser. Pada bulan Juni, menurut dia, ada indikasi dua pabrikan otomotif yang memilih beralih ke bisnis kendaraan listrik tetapi merelokasi fasilitasnya ke Vietnam.
Skema insentif masih dikaji
Di sisi lain, insentif pembelian sepeda motor listrik juga belum berjalan sesuai harapan. Skema itu ditunda selama satu bulan ke depan, padahal sebelumnya sempat dijanjikan mulai berlaku pada Juli.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pada Selasa (23/6) bahwa penundaan terjadi karena skema insentif masih dalam tahap kajian. Penundaan ini juga disebut sudah terjadi dua kali, setelah penundaan pertama diumumkan oleh Purbaya dengan alasan serupa.
Potensi penghematan dinilai besar
Institute for Essential Services Reform menilai pemerintah sebenarnya masih punya ruang fiskal yang memadai untuk memberi insentif menarik bagi calon pengguna KBLBB. Hitungannya, satu unit motor listrik dapat menghemat subsidi BBM sebesar Rp18 juta selama masa pakai 10 tahun, dengan asumsi harga keekonomian BBM sekitar Rp15.000 per liter pada Mei 2026.
Jika manfaat eksternal ikut dihitung, termasuk pengurangan polusi udara, nilai karbon, dan penghematan devisa, angka penghematan itu naik menjadi Rp37 juta per motor listrik. Perhitungan itu memperkuat argumen bahwa kepastian kebijakan bisa menjadi kunci untuk mendorong adopsi kendaraan listrik lebih cepat.
