Kemarahan terhadap bensin campuran etanol 20 persen atau E20 di India makin meluas setelah sejumlah pengendara mengeluh efisiensi bahan bakar turun dan performa kendaraan melemah. Di tengah polemik itu, kelompok penentang kebijakan juga bersiap turun ke jalan, membuat program energi pemerintah Narendra Modi berubah menjadi isu politik yang sensitif.
Bagi India, kontroversi ini muncul di tengah statusnya sebagai pasar mobil terbesar ketiga di dunia. Kewajiban E20 sebenarnya sudah berlaku sejak tahun lalu, tetapi baru belakangan memicu reaksi keras karena banyak warga merasa tidak lagi punya pilihan berbeda di SPBU.
Pernyataan yang memicu amarah publik
Gelombang kritik membesar pekan ini setelah Jaksa Agung India R. Venkataramani menyebut E20 sebagai “eksperimen” dalam sidang pengadilan. Pemerintah membantah pernyataan itu pernah diucapkan, tetapi video sidang yang memperlihatkan ucapan tersebut telanjur viral di media sosial.
Venkataramani kemudian mengatakan kepada Reuters bahwa istilah “eksperimen” yang dimaksud merujuk pada volume pasokan etanol, bukan kebijakan etanolnya. Klarifikasi itu belum banyak meredakan kemarahan publik yang sudah terlanjur meluas di dunia maya.
Kantor pers pemerintah India pada Jumat (3/7) menyebut kritik terhadap E20 sebagai “klaim liar”. Pemerintah juga meminta warga tidak “termakan hasutan” di tengah meningkatnya penolakan.
Keluhan soal mesin dan jarak tempuh
Di media sosial, ratusan pengendara mengunggah keluhan tentang turunnya efisiensi bahan bakar dan meningkatnya keausan komponen mobil akibat E20. Banyak unggahan itu muncul setelah sebagian pengguna memanfaatkan pernyataan Jaksa Agung untuk melampiaskan frustrasi mereka.
Salah satu video di X yang ditonton lebih dari 500 ribu kali memperlihatkan pengendara bernama Manish Kashyap berdiri di bengkel bersama mobilnya. Ia mengklaim kendaraannya rusak akibat BBM tersebut dan mengatakan sudah menghabiskan banyak uang untuk mobil serta membayar pajak, tetapi mendapati mobilnya tidak berfungsi setelah dua bulan.
Menteri Perminyakan Hardeep Singh Puri mencoba menenangkan pengendara dengan membandingkan bahan bakar etanol dengan penggunaannya di balap motor. Puri mengatakan bahan bakar itu juga dipakai di mobil balap, akselerasinya meningkat, meski jarak tempuh bisa sedikit turun.
Pemerintah pertahankan E20
Pemerintah India menegaskan E20 punya manfaat yang lebih luas daripada sekadar efisiensi kendaraan. Menurut pemerintah, campuran ini membantu menurunkan emisi karbon, memangkas impor minyak mentah untuk menghemat devisa, dan mendukung pendapatan petani lewat meningkatnya permintaan bahan baku pertanian untuk produksi etanol.
Meski begitu, kritik tetap bertahan, terutama karena banyak warga merasa kebijakan ini diterapkan minim konsultasi publik. Priyank Kharge, menteri di pemerintahan negara bagian dari Partai Kongres yang beroposisi di tingkat nasional, mengatakan pemerintah tak bisa menantang warga membuktikan kerusakan sementara data milik pemerintah sendiri belum rampung.
Tehseen Poonawalla, sosialita asal New Delhi yang mendukung Partai Kongres, bahkan berencana menggelar unjuk rasa di New Delhi pada Minggu (5/7). Ia menyebut ribuan orang sudah menunjukkan minat untuk bergabung dalam aksi itu.
Dampak ke wacana energi di India dan Indonesia
Polemik E20 di India ikut menjadi sorotan karena Indonesia juga menyiapkan kebijakan serupa secara bertahap. Pemerintah berencana menerapkan E5 sebelum Desember 2026, E10 pada awal 2027, dan E20 mulai Januari 2028.
Sebelum E20 mandatori berlaku, pemerintah Indonesia berencana melakukan uji jalan bersama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo. BBM E5 sendiri sudah tersedia di Indonesia lewat Pertamax Green 95 yang dirilis Pertamina pada Juli 2023.
Direktur Jenderal EBTKE ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut bauran bioetanol akan dinaikkan bertahap sesuai jadwal itu. Ia juga mengatakan mesin kendaraan modern diyakini mampu mengonsumsi bensin campuran etanol hingga 30 persen, merujuk pada jurnal yang tidak ia rincikan sumbernya.
Namun, Eniya menegaskan pemerintah tetap akan menguji secara terukur sebelum memastikan jadwal tiap tingkat campuran. Di India, perdebatan soal E20 kini sudah melampaui isu teknis dan berubah menjadi ujian kepercayaan publik terhadap kebijakan energi pemerintah.
