Pertamina Patra Niaga buka suara setelah beredar video viral yang menyebut pembelian Pertalite harus disertai bukti pajak kendaraan yang sudah lunas. Isu itu ramai karena video tersebut memperlihatkan larangan bagi penunggak pajak kendaraan untuk mengisi BBM subsidi di SPBU.
Video yang beredar di media sosial itu disebut menampilkan sebuah SPBU yang diduga berada di Nusa Tenggara Timur. Dalam unggahan tersebut, disebutkan kebijakan larangan bagi penunggak pajak kendaraan untuk membeli BBM bersubsidi mulai berlaku per 1 Juli 2026.
Isu viral soal akses Pertalite
Dalam video itu, terdengar ajakan agar masyarakat membayar pajak kendaraan tepat waktu dan menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukannya. Disebut pula bahwa mulai 7 Juli 2026 akan ada pengawasan dan pemeriksaan oleh tim satuan tugas.
Unggahan itu juga memunculkan klaim adanya penandaan khusus pada kendaraan. Motor yang menunggak pajak disebut akan diberi stiker merah sehingga tidak bisa mengisi BBM subsidi.
Sebaliknya, kendaraan yang pajaknya dibayar tepat waktu disebut akan mendapat stiker biru. Kendaraan dengan stiker itu disebut bisa mengakses BBM subsidi seperti Pertalite.
Isu ini cepat menyita perhatian karena menyangkut kebutuhan harian masyarakat. Pertalite sendiri menjadi salah satu jenis BBM subsidi yang banyak digunakan pengendara roda dua dan roda empat di berbagai daerah.
Respons Pertamina Patra Niaga
Menanggapi kabar yang beredar, Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, menegaskan perusahaan tetap berkomitmen memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi sesuai penugasan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan resmi.
Ahad menyebut Pertamina Patra Niaga terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan BBM. Fokusnya, kata dia, adalah penyaluran BBM subsidi sesuai kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan pemerintah.
Pernyataan itu menjadi penegasan posisi Pertamina di tengah simpang siur informasi di media sosial. Pertamina tidak menyampaikan adanya kebijakan nasional baru yang mensyaratkan pelunasan pajak kendaraan sebagai syarat membeli Pertalite.
Ahad juga menjelaskan bahwa Pertamina Patra Niaga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Koordinasi itu terkait aturan dan tata kelola pendistribusian BBM subsidi di masing-masing wilayah.
Menurut dia, dukungan Pertamina diberikan dalam pelaksanaan aturan dan tata kelola distribusi BBM subsidi yang berlaku di daerah. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, aparat terkait, dan seluruh pemangku kepentingan.
Fokus pada distribusi dan ketersediaan BBM
Di tengah isu tersebut, Pertamina menekankan bahwa prioritas utamanya adalah menjaga distribusi BBM tetap berjalan. Perusahaan menyatakan stok BBM, terutama BBM subsidi, berada dalam kondisi aman.
Selain itu, penyaluran disebut tetap dilakukan sesuai koordinasi bersama pemerintah daerah setempat. Langkah ini penting untuk memastikan layanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Ahad menambahkan, Terminal BBM juga diprioritaskan melakukan pengiriman pada pagi hari. Langkah itu disebut sebagai mitigasi agar pemenuhan penyaluran bisa dilakukan lebih awal.
Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa fokus resmi Pertamina ada pada aspek ketersediaan dan distribusi. Di saat yang sama, perusahaan menegaskan pentingnya tata kelola penyaluran yang mengikuti koordinasi dengan otoritas di tiap daerah.
Konteks yang perlu dicermati
Viralnya video itu menunjukkan bahwa isu distribusi BBM subsidi sangat sensitif di tengah masyarakat. Informasi yang menyangkut syarat pembelian Pertalite mudah memicu kekhawatiran, terutama jika dikaitkan dengan kewajiban administrasi kendaraan.
Di sisi lain, pernyataan Pertamina menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi dijalankan sesuai penugasan pemerintah dan aturan yang berlaku di wilayah masing-masing. Karena itu, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana kebijakan daerah, jika ada, diterapkan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
Sampai pernyataan resmi itu disampaikan, Pertamina menekankan komitmennya pada penyediaan BBM subsidi sesuai kuota dan titik layanan yang ditetapkan pemerintah. Perusahaan juga memastikan distribusi tetap dijaga agar kebutuhan energi masyarakat terus terpenuhi.
