Pemerintah menyiapkan kawasan industri kendaraan nasional di Subang, Jawa Barat, dengan target kapasitas produksi hingga 300.000 unit kendaraan per tahun. Proyek ini menjadi bagian dari agenda pengembangan Mobil Listrik Nasional dan motor listrik buatan dalam negeri.
Target tersebut akan dicapai melalui perluasan kawasan dari tahap awal seluas 60 hektar menjadi 539 hektar. Pada fase pertama, kawasan ini diproyeksikan mampu memproduksi 50.000 unit kendaraan setiap tahun.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung kesiapan lokasi proyek bersama Menteri Pekerjaan Umum, Direktur Utama PT Pindad, serta Direktur Utama PT Len Industri pada Selasa, 21 Juli 2026. Peninjauan itu dilakukan untuk melihat kesiapan kawasan yang diproyeksikan sebagai salah satu instalasi strategis nasional.
Kawasan di Subang tidak hanya dirancang sebagai lokasi perakitan kendaraan. Pemerintah menyiapkannya sebagai ekosistem manufaktur otomotif terintegrasi yang mencakup industri utama dan pendukung.
Target Produksi Bertahap
Pengembangan kawasan akan dilakukan secara bertahap dengan target produksi yang meningkat seiring perluasan lahan. Rencana tersebut menempatkan Subang sebagai salah satu titik penting dalam pembangunan industri kendaraan nasional.
| Tahap Pengembangan | Luas Lahan | Target Kapasitas Produksi |
|---|---|---|
| Tahap awal | 60 hektar | 50.000 unit per tahun |
| Pengembangan jangka panjang | 539 hektar | 300.000 unit per tahun |
Selain fasilitas produksi kendaraan, kawasan tersebut akan dilengkapi pabrik baterai dan pusat penelitian serta pengembangan atau research and development (R&D). Fasilitas lain yang direncanakan meliputi lintasan pengujian kendaraan, jaringan logistik berbasis kereta api, serta industri pendukung.
Keberadaan pabrik baterai menjadi salah satu komponen penting dalam rencana ekosistem kendaraan listrik. Sementara itu, fasilitas R&D dan lintasan pengujian disiapkan untuk mendukung pengembangan serta pengujian kendaraan di kawasan yang sama.
Target Kemandirian Industri
Sjafrie menyebut pembangunan kawasan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian industri dan penguasaan teknologi. Ia juga menilai proyek tersebut dapat membuka lapangan kerja serta mendukung pelaksanaan ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.
Melalui unggahan di akun Instagram-nya pada Rabu, 22 Juli 2026, Sjafrie menekankan pentingnya keterpaduan pembangunan industri nasional. Menurutnya, pengembangan industri kendaraan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan infrastruktur dan kepentingan pertahanan.
“Pembangunan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian industri, penguasaan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan pelaksanaan ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945,” tulis Sjafrie. Pernyataan itu menegaskan orientasi proyek yang tidak hanya mengejar kapasitas manufaktur.
Menurut otomotif.kompas.com, pemerintah juga membahas pemanfaatan infrastruktur jalan tol untuk mendukung kebutuhan pertahanan. Salah satu rencana yang dikaji adalah menyiapkan ruas tol tertentu agar dapat digunakan sebagai landasan sementara pesawat dalam keadaan darurat.
Sjafrie menyatakan sinergi pembangunan ekonomi, industri nasional, pertahanan, dan kepentingan masyarakat perlu dijalankan terpadu. Ia menilai langkah itu diperlukan untuk memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia.
Agenda Mobil Nasional
Proyek Mobil Nasional sebelumnya telah didorong oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan Indonesia tidak hanya menjadi pasar produk otomotif global, melainkan juga mampu memproduksi mobil dan sepeda motor secara mandiri.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Mei 2026, Prabowo menegaskan pentingnya industrialisasi dan penguasaan teknologi dalam negeri. “Kita harus industrialisasi, kita harus bikin mobil kita sendiri, kita harus bikin motor kita sendiri,” ujar Prabowo.
Pengembangan kawasan Subang menjadi salah satu bagian dari arah tersebut karena menggabungkan produksi kendaraan, baterai, penelitian, pengujian, dan logistik dalam satu ekosistem. Kapasitas yang ditargetkan hingga 300.000 unit per tahun menunjukkan skala ambisi pemerintah dalam membangun basis manufaktur kendaraan nasional.
