Pemerintah mempercepat pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung transformasi digital layanan publik, termasuk penyaluran bantuan sosial dan perluasan basis pajak. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut integrasi data lintas lembaga menjadi kunci agar layanan negara berjalan lebih tepat sasaran dan efisien.
Luhut mengatakan peluang Indonesia dalam pengembangan AI sangat besar karena didukung jumlah penduduk yang diproyeksikan mendekati 300 juta jiwa pada tahun depan. Dalam forum Indonesia Ethical AI Summit, ia menilai sistem pemerintahan berbasis digital yang sedang dibangun bisa menjadi salah satu yang terbaik di dunia untuk skala negara berpenduduk besar.
Integrasi data bansos jadi fokus awal
Luhut menjelaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sekitar 80% sistem Government Technology atau GovTech yang dipakai untuk digitalisasi program bansos sudah saling terhubung. Menurut dia, sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga strategis untuk pertama kalinya berhasil digabungkan ke dalam satu ekosistem berbasis AI.
Ekosistem itu mencakup sejumlah platform digital pemerintah, seperti Portal Perlinsos, OSS, Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, dan INAku. Keterhubungan antarsistem ini diharapkan membuat proses verifikasi dan penyaluran program sosial lebih akurat, sekaligus mengurangi risiko data ganda atau bantuan yang tidak tepat sasaran.
AI dipakai untuk perbaiki akurasi dan efisiensi
Luhut menilai penggunaan AI dalam layanan pemerintah tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dalam konteks bansos, sistem yang terintegrasi memungkinkan pemerintah memilah penerima dengan lebih baik sehingga bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Ia juga menekankan bahwa digitalisasi bukan hanya soal distribusi bantuan, melainkan juga soal efisiensi penyelenggaraan program negara secara keseluruhan. Dengan data yang tersambung, pemerintah dapat melihat hubungan antara bantuan sosial, pembinaan usaha, dan peluang peningkatan ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh.
Dari penerima bansos ke pelaku usaha
Luhut menyebut salah satu arah kebijakan yang ingin didorong adalah mengubah penerima bantuan yang sudah tepat sasaran menjadi pelaku usaha baru. Dalam skema yang ia jelaskan, masyarakat yang masuk kategori on-target bisa mendapat subsidi tunai sekitar Rp5,4 juta, lalu diarahkan ke pembinaan usaha atau akses Kredit Usaha Rakyat.
Menurut Luhut, pendekatan itu lebih produktif dibandingkan pemberian bansos terus-menerus tanpa transisi ekonomi yang jelas. Dengan data yang lebih lengkap, penerima bantuan dapat dikelompokkan untuk masuk ke pembinaan UMKM, lalu didorong naik kelas agar tidak bergantung pada bantuan sosial dalam jangka panjang.
UMKM dan basis pajak jadi sasaran lanjutan
Luhut juga menyoroti besarnya potensi UMKM di Indonesia yang mencapai sekitar 64 juta unit. Ia menilai sektor ini dapat menjadi sumber penting untuk meningkatkan rasio pajak nasional jika lebih banyak pelaku usaha masuk ke dalam sistem yang terdata dan aktif secara ekonomi.
Ia menambahkan, peningkatan jumlah pembayar pajak akan berdampak langsung pada penerimaan negara. Sistem yang terkoneksi dengan National Single Window di Kementerian Keuangan disebut dapat membantu memperkuat pengawasan dan perluasan basis pajak secara bertahap, tanpa mengganggu pertumbuhan pelaku usaha kecil.
Bagi pemerintah, penggabungan data lintas kementerian, pemanfaatan AI, dan integrasi layanan digital menjadi fondasi untuk memperbaiki bansos, membesarkan UMKM, dan memperluas penerimaan pajak dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Luhut menilai arah kebijakan ini bisa membuka lebih banyak lapangan kerja sekaligus memperkuat tata kelola ekonomi digital Indonesia.
