Gunung Taranaki kini bukan hanya dikenal sebagai ikon alam Selandia Baru, tetapi juga sebagai salah satu bentang alam paling unik di dunia dari sisi hukum. Pada 2025, pemerintah Selandia Baru memberi gunung ini status legal personality, yang berarti Taranaki diakui memiliki hak dan perlindungan tersendiri di mata hukum.
Status tersebut menempatkan Taranaki sebagai entitas yang dapat diwakili secara hukum saat ada perusakan lingkungan atau tindakan lain yang merugikan kawasan itu. Langkah ini juga menegaskan bahwa sebuah gunung bisa diperlakukan setara dengan entitas hukum lain, sesuatu yang jarang terjadi dalam sistem hukum modern.
Pengakuan hukum itu tidak berdiri sendiri. Pemerintah Selandia Baru mengambil langkah ini bersama perwakilan delapan iwi atau suku Māori setempat, sebagai bagian dari pengakuan hak masyarakat Māori dan perlindungan terhadap kawasan yang dianggap sakral.
Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengesahkan aturan yang mengembalikan nama asli gunung ini dalam bahasa Māori, Taranaki Maunga. Nama “Mount Egmont” yang pernah diberikan oleh Kapten James Cook pada abad ke-18 dihapus dari penggunaan resmi.
Pemulihan nama itu juga berkaitan dengan sejarah panjang konflik atas tanah adat. Parlemen Selandia Baru menyetujui regulasi tersebut sebagai bentuk kompensasi dan permintaan maaf resmi atas penyitaan lahan adat secara paksa pada 1865.
Lembaga adat yang mewakili gunung
Status baru Taranaki langsung diikuti pembentukan badan pengawas bernama Te Kahui Tupua. Lembaga ini menjadi wajah sekaligus suara hukum dari gunung, dengan tanggung jawab atas pengelolaan elemen fisik dan spiritual di kawasan inti Taranaki dan puncak-puncak di sekitarnya.
Susunan Te Kahui Tupua dibuat berimbang. Empat perwakilan berasal dari iwi Māori lokal, sementara empat anggota lain ditunjuk oleh Menteri Konservasi Selandia Baru.
Kehadiran lembaga ini menutup masa panjang ketika masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pengelolaan kawasan. Kini, komunitas Māori memiliki peran formal untuk menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan gunung secara mandiri.
Meski pengawasan kini berada di bawah kendali lembaga adat, wilayah pegunungan itu tetap terbuka untuk publik. Model ini menunjukkan bahwa perlindungan ketat tidak harus menutup akses masyarakat luas.
Gunung yang bisa “memiliki dirinya sendiri”
Undang-undang Taranaki Maunga Collective Redress Bill membawa konsep yang lebih jauh. Lewat aturan itu, gunung setinggi 2.518 meter ini secara efektif dinyatakan sah untuk memiliki dan menguasai dirinya sendiri.
Konsep tersebut mempertegas posisi Taranaki sebagai entitas hidup yang lepas dari klaim sepihak pihak luar. Bagi Selandia Baru, ini melanjutkan pendekatan hukum yang sebelumnya juga diterapkan pada kawasan alam lain.
Te Urewera menjadi kawasan alam pertama yang mendapat pengakuan hukum pada 2014. Setelah itu, aliran Sungai Whanganui menyusul pada awal 2017.
Gunung berapi yang simetris, indah, dan berbahaya
Di balik status hukumnya, Taranaki tetap menyimpan sejarah geologi yang kuat. SciTechDaily mencatat, tubuh gunung berapi ini telah runtuh total dan membangun kembali strukturnya sendiri sebanyak 16 kali sepanjang sejarah perkembangannya.
Setiap siklus keruntuhan memicu longsoran puing besar yang bergerak cepat menuruni lereng. Material dari peristiwa purba itulah yang kemudian membentuk wilayah semenanjung landai di bagian bawah gunung saat ini.
Erupsi besar terakhir Taranaki terjadi lebih dari 200 tahun lalu, tetapi para peneliti masih melihat potensi aktivitas vulkanik susulan dalam 50 tahun ke depan. Ancaman seperti aliran lahar dingin tetap menjadi perhatian karena lebih dari 110.000 jiwa tinggal di kaki gunung.
Dengan bentuk kerucut yang hampir simetris, nilai budaya yang kuat, dan status hukum yang tidak biasa, Taranaki menempati posisi penting di Selandia Baru. Gunung ini sekaligus memperlihatkan pertemuan antara perlindungan alam, pengakuan adat, dan warisan geologi yang terus diawasi.