Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) agar segera menetapkan tarif sewa aset telekomunikasi yang wajar dan konsisten. Hal ini penting untuk menghindari beban regulasi berlebih yang dapat menghambat investasi dan memperlambat transformasi digital nasional.
Saat ini, industri telekomunikasi harus menanggung beban regulasi sebesar 12% dari total pendapatan. Nezar menilai persentase ini sangat tinggi dan bisa menahan pertumbuhan serta perluasan jaringan, terutama di wilayah terpencil yang sangat membutuhkan konektivitas digital.
Dampak Terhadap Target Pertumbuhan Ekonomi
Transformasi digital menjadi fondasi utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Agenda strategis ini menjadi prioritas dalam kepemimpinan nasional saat ini. Oleh sebab itu, dukungan dari Pemda melalui pengaturan tarif sewa aset yang adil sangat krusial.
Semakin tinggi biaya yang dibebankan pada penggelaran infrastruktur digital, semakin sulit bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi dan mengembangkan jaringan. Kondisi tersebut berpotensi mengancam keberhasilan pencapaian target ekonomi sekaligus memperlambat kemajuan digital di berbagai daerah.
Ketidakkonsistenan Regulasi di Tingkat Daerah
Komdigi mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara kebijakan di tingkat daerah dengan regulasi nasional mengenai tarif sewa aset telekomunikasi. Padahal, aturan dari pemerintah pusat sudah jelas mengatur soal ini untuk menjamin kepastian hukum.
Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, khususnya Pasal 128B, menetapkan bahwa tarif sewa infrastruktur digital bisa saja dipatok 0%. Ketentuan tersebut diberlakukan jika Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) belum hadir di wilayah terkait. Aturan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara pendapatan daerah dan keberlanjutan investasi digital.
Pentingnya Kepastian Hukum dan Konsistensi Kebijakan
Pelaku industri telekomunikasi tidak menolak untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, mereka menekankan perlunya kepastian hukum dan kebijakan yang konsisten agar investasi tetap berjalan lancar.
Tarif sewa yang terlalu tinggi atau aturan yang tidak seragam secara daerah dapat menciptakan ketidakpastian. Hal ini membuat investor lebih berhati-hati bahkan menunda pengembangan infrastruktur digital yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di daerah terpencil.
Kunci Percepatan Transformasi Digital Nasional
Menetapkan tarif sewa aset yang wajar merupakan bagian penting dari strategi nasional untuk mempercepat transformasi digital. Infrastruktur telekomunikasi yang lengkap dan merata memperkuat konektivitas, membuka peluang bisnis digital baru, serta mendorong inklusi ekonomi digital di seluruh Indonesia.
Pemda memiliki peran strategis dalam menyampaikan sinergi antara pendapatan daerah dan percepatan pembangunan digital. Dengan menetapkan tarif yang fair dan transparan, mereka dapat mendorong investasi sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam mendukung agenda nasional.
Rekomendasi Untuk Pemda
- Segera tinjau dan sesuaikan tarif sewa aset telekomunikasi agar tidak menghambat pengembangan jaringan.
- Patuhi regulasi nasional sebagai acuan standar dalam menetapkan tarif, seperti ketentuan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
- Berikan insentif berupa tarif sewa rendah atau nol di wilayah yang belum memiliki Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- Lakukan koordinasi lintas sektor guna menciptakan kebijakan yang konsisten dan tidak tumpang tindih.
- Tingkatkan transparansi dalam pengelolaan aset telekomunikasi agar pelaku usaha merasa lebih yakin berinvestasi.
Upaya untuk menetapkan tarif sewa yang wajar dan konsisten menjadi strategi vital demi mendorong percepatan perluasan infrastruktur digital. Jika dilakukan dengan baik, hal ini akan membuka peluang investasi lebih luas dan menjawab kebutuhan transformasi digital secara nasional. Transformasi yang merata dan berkelanjutan juga akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.
