Pemerintah Inggris menargetkan tanggal 25 Oktober 2027 sebagai batas waktu penerapan undang-undang baru yang komprehensif untuk mengatur aset kripto. Pernyataan ini disampaikan oleh Lucy Rigby, Menteri Kota sekaligus Sekretaris Ekonomi, dalam sebuah pidato pada konferensi TOK26 di London.
Undang-undang tersebut, yang merupakan bagian dari Financial Services and Markets Act (FSMA), bertujuan menetapkan regulasi yang mengharuskan perusahaan aset kripto untuk terdaftar dan diawasi oleh Financial Conduct Authority (FCA), regulator keuangan Inggris. Rigby menilai langkah ini sebagai tonggak penting yang akan memberikan kepastian hukum bagi bisnis kripto untuk berkembang dan berinvestasi di Inggris.
Regulasi Kripto di Inggris: Tujuan dan Implikasi
Dengan regulasi ini, Inggris ingin menciptakan pasar terbuka dan kompetitif yang mempromosikan negara sebagai tujuan utama untuk bisnis aset digital. Penerapan aturan ini juga menandai komitmen pemerintah untuk mengatasi risiko sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi dari teknologi blockchain dan aset digital.
Langkah legislasi ini mengikuti inisiatif lain seperti pengadopsian digital asset sandboxes dan konsultasi yang melibatkan Bank of England dan FCA. Namun, meski ada momentum positif, industri kripto masih mendorong pemerintah untuk mempercepat proses agar tidak ketinggalan dibanding negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa yang telah mengesahkan regulasi mereka.
Tekanan dari Industri dan Persaingan Global
Edward Vaizey, anggota House of Lords dari Partai Konservatif, memperingatkan bahwa waktu untuk mengejar ketertinggalan masih ada tetapi terus menipis. Tekanan ini juga diiringi oleh pembentukan kelompok lintas partai yang mendukung regulasi digital asset di parlemen Inggris.
Industri kripto sendiri aktif menyuarakan kebutuhan regulasi yang jelas dan cepat melalui berbagai opini dan iklan di Westminster sejak 2025. Kondisi ini muncul akibat ketidakpastian regulasi yang menghambat potensi inovasi dan investasi.
Inisiatif Pemerintah dan Tantangan ke Depan
Selama setahun terakhir, pemerintah Inggris mengambil beberapa langkah nyata. Pada September, Inggris meluncurkan task force transatlantik dengan AS untuk memajukan pasar keuangan digital. Di sisi lain, Bank of England tengah mengkaji aturan untuk stablecoin dan berencana menyelesaikannya dalam waktu dekat. FCA dan Bank of England juga membuka Digital Securities Sandbox untuk menguji operasional aset digital di pasar keuangan.
Meski begitu, para pemimpin industri mengingatkan bahwa fokus pada sandbox saja tidak cukup jika Inggris ingin menjadi pemimpin global di fintech dan layanan keuangan digital. Tom Duff Gordon dari Coinbase menyoroti pentingnya memperhatikan langkah kebijakan AS yang lebih agresif, termasuk undang-undang stablecoin Genius Act yang sudah disahkan dan Clarity Act yang tengah dibahas Senate AS.
Perbandingan Regulasi Internasional
Di Eropa, penerapan Markets in Crypto-Asset Regulation (MiCA) memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan menjadi acuan penting bagi industri. Simon Keefe, Direktur Calastone, menegaskan Inggris harus bergerak cepat dan tidak hanya bergantung pada eksperimen terbatas lewat sandbox selama beberapa tahun ke depan untuk menghindari ketinggalan.
Inisiatif regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah Inggris serius dalam mengatur pasar aset digital. Penetapan tanggal efektif undang-undang 25 Oktober 2027 memberikan sinyal kuat mengenai komitmen politik dan upaya integrasi pasar digital agar tetap kompetitif di kancah global. Langkah ini juga diharapkan mampu mendukung stabilitas dan perlindungan konsumen di tengah pesatnya adopsi teknologi blockchain dan kripto.