Coinbase menuduh empat bank besar Australia melakukan praktik “debanking” secara sistematis terhadap perusahaan kripto yang sah. Praktik ini dianggap sebagai larangan regulasi tidak resmi yang mengancam persaingan dan kepercayaan terhadap ekonomi negara tersebut.
Dalam dokumen resmi yang diserahkan ke Komite Tetap DPR Australia, Coinbase menjelaskan bahwa bank-bank tersebut memutus akses layanan keuangan dengan dua cara utama: penutupan akun sepihak dan pembatasan transaksi yang berkaitan dengan aset digital. Kebijakan ini diberlakukan oleh Commonwealth Bank, Westpac, ANZ, dan National Australia Bank.
Coinbase menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut terutama menargetkan sektor fintech dan pengguna aset digital serta teknologi blockchain, yang membuat sebagian besar bisnis fintech kehilangan akses layanan keuangan. Pada 2021, hingga 60% perusahaan fintech mengalami penolakan layanan perbankan, yang menurut Coinbase masih menjadi masalah utama.
Bank-bank membenarkan tindakan tersebut dengan alasan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (AML/CTF). Namun, Coinbase menilai keputusan tersebut bersifat tidak transparan dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Australia.
Coinbase mengingatkan bahwa tidak ada hal yang lebih merusak kepercayaan ekonomi selain larangan tidak resmi untuk menggunakan uang sendiri. Menurut mereka, penguasaan pasar oleh empat bank besar menyebabkan praktik debanking menjadi fitur sistemik dalam lanskap keuangan Australia, bukan hanya anomali operasional sesekali.
Dalam konteks regulasi, Australia tengah mengupayakan undang-undang baru yang mewajibkan platform kripto memiliki Lisensi Jasa Keuangan Australia dari Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Langkah ini dimaksudkan untuk menutup celah hukum dan memberikan perlindungan konsumen yang lebih baik dalam transaksi digital.
Coinbase juga menyoroti standar internasional sebagai contoh kebijakan inklusif dalam layanan perbankan. Uni Eropa menetapkan hak dasar untuk mendapatkan rekening bank bagi semua penduduk legal, sementara Kanada memperbolehkan hampir semua orang membuka rekening meski tanpa pekerjaan atau memiliki riwayat kebangkrutan.
Di Amerika Serikat, perhatian terkait debanking juga muncul, seperti tindakan Presiden Donald Trump yang mengeluarkan perintah eksekutif untuk mencegah debanking berdasarkan politik atau terkait kripto. Selain itu, Trump mengajukan gugatan sebesar 5 miliar dolar terhadap JPMorgan, yang dituduh menutup akunnya karena pandangan politik pasca peristiwa 6 Januari 2021.
Coinbase mendesak legislator Australia untuk mengadopsi lima langkah transparansi dalam penanganan debanking yang telah disarankan oleh Council of Financial Regulators. Namun, rekomendasi tersebut belum diwujudkan secara hukum meskipun mendapat dukungan pemerintah sejak Agustus tahun lalu.
Kelima langkah yang diminta meliputi:
1. Wajib memberikan alasan tertulis atas penutupan akun kepada pelanggan yang terdampak.
2. Memastikan pelanggan mendapatkan akses ke prosedur penyelesaian sengketa internal bank.
3. Memberikan pemberitahuan minimal 30 hari sebelum menutup layanan perbankan utama.
4. Mendokumentasikan seluruh alasan debanking secara tertulis.
5. Melakukan sertifikasi mandiri atas kepatuhan pada ketentuan tersebut.
Menanggapi keluhan tersebut, hingga kini bank-bank besar Australia belum memberikan komentar resmi. Pemerintah melalui departemen keuangan juga telah mengakui adanya fenomena debanking dan tengah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk bank, untuk menjamin proses yang lebih transparan dan adil bagi seluruh pelaku ekonomi digital.
Perkembangan regulasi dan tekanan terhadap bank besar di Australia mencerminkan tantangan global dalam mengintegrasikan inovasi kripto ke dalam sistem keuangan tradisional. Apabila tidak tertangani dengan baik, potensi suspensi layanan dapat merugikan bukan hanya pelaku sektor fintech, tetapi juga konsumen dan ekosistem ekonomi digital yang semakin berkembang.
