Amerika Serikat (AS) dan China selama ini dikenal sebagai rival utama dalam persaingan teknologi dan militer global. Namun, dalam pertemuan KTT AI Militer di Spanyol, kedua negara ini justru mengambil sikap yang sama terkait pengaturan penggunaan kecerdasan buatan (AI) di medan perang. Keduanya memutuskan untuk tidak ikut menandatangani deklarasi yang mengatur implementasi teknologi AI militer secara ketat.
Sebaliknya, dari 85 negara yang hadir dalam KTT Responsible AI in the Military Domain (REAIM), hanya 35 negara yang menunjukkan kesepakatan kuat. Mereka sepakat untuk menjalankan 20 prinsip penting yang bertujuan mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab di konteks militer. Langkah ini menyoroti perbedaan tajam sikap AS dan China dibandingkan negara lainnya.
Pentingnya Aturan AI dalam Militer
Teknologi AI kini semakin dipersiapkan untuk mendukung operasi militer, termasuk pengembangan senjata dan peralatan canggih. Namun, kemajuan pesat ini menimbulkan kekhawatiran mengenai risiko kecelakaan, salah perhitungan, atau eskalasi konflik yang tidak disengaja akibat tanpa adanya aturan jelas. Oleh sebab itu, pengaturan penggunaan AI dalam medan perang menjadi isu kritis yang dihadapi komunitas internasional.
Menurut Menteri Pertahanan Belanda, Ruben Brekelmans, negara-negara kini menghadapi dilema besar. Mereka harus menyeimbangkan antara kebutuhan mempercepat inovasi AI demi daya saing dan tetap menetapkan penggunaan yang bertanggung jawab agar tidak menimbulkan risiko fatal. Kondisi ini diperparah dengan ketegangan global yang semakin kompleks, khususnya antara Eropa dan AS.
Prinsip-prinsip yang Disepakati
Ke-35 negara yang menandatangani komitmen bersama ini sepakat pada beberapa prinsip utama yang meliputi:
- Menegaskan tanggung jawab manusia atas senjata bertenaga AI.
- Menetapkan rantai komando dan kendali yang jelas dalam penggunaan sistem AI.
- Membuka ruang berbagi informasi mengenai regulasi pengawasan nasional yang berkaitan dengan AI militer.
- Melaksanakan penilaian risiko dan pengujian ketat terhadap teknologi AI.
- Menyediakan pelatihan dan edukasi bagi personel militer pengguna sistem AI.
Dokumen ini tidak mengikat secara hukum, tetapi menjadi semacam blueprint bagi negara-negara yang ingin mengelola penggunaan AI dengan cara yang etis dan aman.
Perbedaan Sikap antara Negara-negara Besar
KTT ini menampilkan dinamika berbeda dari pertemuan sebelumnya yang diadakan di Den Haag dan Seoul. Tahun-tahun sebelumnya, ada dukungan dari sekitar 60 negara yang berpartisipasi dalam aksi berisikan prinsip tanpa komitmen hukum. Perbedaan signifikan kali ini adalah keterlibatan China yang kini hadir dan justru memilih keluar dari deklarasi reformasi, sementara AS juga mengambil sikap serupa.
Di sisi lain, sejumlah negara seperti Kanada, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Korea Selatan, dan Ukraina menjadi penandatangan utama yang mendorong regulasi kuat terkait AI militer. Keputusan mereka mengindikasikan tekanan besar agar perkembangan AI tidak menimbulkan bahaya global.
Ketidakpastian dan Tantangan Keamanan Global
Ketegangan yang muncul antara negara-negara besar, terutama antara Amerika dan China, serta ketidakpastian dalam hubungan transatlantik, turut mempengaruhi kemauan negara-negara lain untuk berkomitmen dalam penandatanganan dokumen tersebut. Banyak negara yang merasa was-was untuk membatasi diri dari segi teknologi demi menjaga posisi strategis di dunia.
Menurut Yasmin Afina, peneliti di Institut Penelitian Perlucutan Senjata PBB, walau dokumen ini bersifat sukarela, isu regulasi AI dalam militer tetap menimbulkan kecanggungan dan ketegangan kebijakan di tingkat global. Hal ini menandakan masih ada ruang untuk dialog lanjutan yang lebih konkret agar perkembangan AI bisa dikendalikan secara bertanggung jawab.
Dengan adanya deklarasi 35 negara ini, terlihat adanya upaya bersama untuk bisa mengelola teknologi AI dengan keseimbangan antara inovasi dan etika keamanan. Namun, sikap AS dan China yang keluar dari deklarasi ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional masih sulit dicapai di bidang keamanan teknologi tinggi. Perkembangan lebih lanjut dari diplomasi ini masih akan menjadi sorotan dunia dalam waktu mendatang.