Elizabeth Warren, senator dari Partai Demokrat, melayangkan kritik tajam terhadap Jonathan Gould, Kepala Office of the Comptroller of the Currency (OCC), terkait permohonan charter bank nasional yang diajukan oleh perusahaan kripto yang terhubung dengan mantan Presiden Donald Trump. Warren menuntut agar Gould menunda atau menolak pengajuan tersebut, mengingat keterlibatan dana asing dan potensi konflik kepentingan yang dinilai serius.
Dalam sidang Komite Perbankan Senat, Warren menyatakan bahwa perusahaan World Liberty Financial Inc. (WLFI), yang mengajukan permohonan bank charter, mendapatkan dana senilai 500 juta dolar dari Arab Emirat Arab (UAE) melalui Aryam Investment 1, yang dimiliki oleh Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, penasihat keamanan nasional UAE. Pendanaan ini dilakukan hanya beberapa hari menjelang pelantikan Trump sebagai Presiden, yang menurut Warren menimbulkan kekhawatiran besar terkait pengaruh asing terhadap proses tersebut.
Kontroversi Konflik Kepentingan dan Transparansi
Warren menuding adanya potensi konflik kepentingan yang melibatkan Gould, mengingat ia adalah pejabat yang diangkat oleh Presiden Trump. "Perusahaan kripto yang terkait dengan Presiden Trump kini berada di pusat salah satu skandal korupsi kepresidenan paling memalukan dalam sejarah AS," ujar Warren. Ia menegaskan bahwa pengesahan aplikasi tersebut akan menjadikan Gould “sebagai rekan dalam korupsi.”
Dalam tanggapannya, Gould menolak untuk menunda atau menolak aplikasi tersebut dan menegaskan bahwa OCC akan memproses permohonan itu seperti aplikasi lainnya. Ia juga menyatakan bahwa tekanan politik yang ia rasakan justru berasal dari Warren sendiri. Warren membalas bahwa tekanan tersebut adalah dorongan untuk menegakkan hukum, dan jika hukum diikuti dengan benar, pengajuan tersebut harus ditolak.
Implikasi Finansial dan Keamanan Nasional
Menurut laporan Wall Street Journal, pembelian saham sebesar hampir 49% oleh Aryam Investment 1 mengalirkan dana sekitar 187 juta dolar kepada entitas yang terkait dengan keluarga Trump dan sekitar 31 juta dolar ke entitas yang berafiliasi dengan Witkoff, salah satu investor terkait. Selanjutnya, terdapat perubahan kebijakan pemerintahan yang mengizinkan akses UAE terhadap chip AI canggih yang sebelumnya dibatasi karena kekhawatiran akan teknologi tersebut jatuh ke tangan China.
Joshua Chu, co-chair Hong Kong Web3 Association, menilai pengaruh dana asing tersebut mengikis ide cemerlang di balik investasi kripto. Ia menyoroti investasi besar dari penasihat keamanan asing ke dalam perusahaan token keluarga Presiden sebagai campur tangan foreign policy yang tak biasa dalam struktur kepemilikan perusahaan.
Pengawasan dan Penyelidikan Lebih Lanjut
Warren juga menuntut agar OCC mengungkap apakah WLFI telah secara transparan melaporkan kepemilikan entitas asing yang memegang saham sebesar 10 persen atau lebih, sesuai dengan regulasi OCC. Gould tidak mau memastikan apakah pengungkapan tersebut telah dilakukan. Ia bersedia mengizinkan Komite Perbankan untuk mengakses aplikasi tanpa sensor guna mempertajam pengawasan.
Dukungan terhadap keberatan Warren muncul dari 41 anggota DPR dari Partai Demokrat yang meminta Menteri Keuangan untuk mempertimbangkan kembali apakah pengesahan charter ini dapat membahayakan legitimasi sistem perbankan Amerika dan mengancam independensi dari pengaruh asing. Selain itu, anggota DPR Ro Khanna juga memulai investigasi formal untuk meneliti transaksi ini dan menyoroti bahwa mengangkat kepentingan pribadi presiden di atas kebijakan publik adalah hal yang tidak dapat diterima.
Hingga saat ini, pihak White House dan World Liberty Financial belum memberikan tanggapan resmi terkait perdebatan dan pengawasan hukum yang tengah berlangsung. Perselisihan ini menyoroti pentingnya transparansi dan integritas dalam persetujuan izin perbankan nasional, khususnya ketika melibatkan tokoh politik dan kepentingan asing yang besar.
