Beberapa bank terbesar di Amerika Serikat tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap regulator federal yang merilis aturan baru mengenai lisensi untuk sektor kripto, pembayaran, dan fintech. Mereka menilai aturan tersebut berpotensi membahayakan konsumen AS serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Bank Policy Institute (BPI), yang mewakili 40 institusi perbankan utama termasuk JP Morgan, Goldman Sachs, dan Citigroup, sedang menimbang opsi hukum setelah Office of the Comptroller of the Currency (OCC) tetap melanjutkan interpretasi baru atas aturan lisensi federal. OCC yang dipimpin Jonathan Gould, mantan eksekutif kripto dan pengangkatan dari pemerintahan Donald Trump, mempermudah akses bagi perusahaan kripto dan fintech untuk memperoleh national bank trust charter yang memungkinkan mereka melayani nasabah di 50 negara bagian AS.
Namun, kelompok bank-bank tersebut menilai pemberian persetujuan OCC tersebut membuka celah bagi perusahaan yang belum sepenuhnya menaati pengawasan ketat yang diterapkan pada bank konvensional. Mereka takut hal itu melemahkan standar pengawasan dan mengabaikan risiko sistemik yang mungkin timbul dari praktik bisnis yang kurang ketat.
Kritik Terhadap Lisensi untuk Perusahaan Kripto dan Fintech
Reformasi yang diusung OCC dianggap sejalan dengan kebijakan administration Trump yang menginginkan kripto dan entitas keuangan non-tradisional masuk ke arus utama. Salah satu contohnya, perusahaan kripto keluarga Trump, World Liberty Financial, pernah mengajukan permohonan untuk mendapat national trust bank charter dari OCC, yang memicu kontroversi dan penolakan dari beberapa kalangan di Kongres.
BPI khususnya telah menyuarakan penolakan atas aplikasi dari perusahaan terkait blockchain dan kripto seperti Circle, Ripple, serta perusahaan pembayaran Wise yang berbasis di London. Dalam pernyataannya, BPI menegaskan bahwa memberikan izin dengan pengawasan lebih ringan kepada perusahaan yang menawarkan produk mirip bank dapat membingungkan batasan hukum definisi ‘bank’. Hal ini dinilai akan meningkatkan risiko sistemik dan melemahkan kredibilitas national banking charter.
Tekanan dari Berbagai Pihak dan Potensi Gugatan
BPI juga mendapatkan dukungan dari pimpinan perusahaan-perusahaan besar seperti Jamie Dimon (JP Morgan), Brian Moynihan (Bank of America), dan David Solomon (Goldman Sachs). Mereka menilai langkah hukum terhadap OCC mungkin menjadi opsi yang harus diambil. Sebelumnya, BPI pernah menggugat Federal Reserve atas perubahan aturan uji tekanan (stress tests) yang kontroversial. Gugatan tersebut menghasilkan revisi aturan oleh Federal Reserve.
Selain dari bank besar, OCC menghadapi kritikan dari kelompok yang mewakili regulator perbankan negara bagian, yakni Conference of State Bank Supervisors. Mereka mengingatkan OCC bahwa memberikan lisensi kepada perusahaan kripto dan pembayaran yang beroperasi di luar hukum perbankan federal inti bisa merusak persaingan, perlindungan konsumen, dan stabilitas finansial.
Kelompok perbankan komunitas kecil, Independent Community Bankers of America (ICBA), yang membawahi sekitar 5.000 bank lebih kecil, juga memperingatkan bahwa skema lisensi saat ini berpotensi menciptakan celah besar yang mengancam prinsip dasar regulasi perbankan. Mereka menyebut proposal OCC menimbulkan keprihatinan publik terkait perlindungan konsumen dan stabilitas sektor jasa keuangan.
Daftar Pihak yang Menolak Permohonan Lisensi OCC:
- Bank Policy Institute (BPI) – mewakili bank besar AS
- Conference of State Bank Supervisors – regulator perbankan negara bagian
- Independent Community Bankers of America (ICBA) – bank kecil dan komunitas
OCC belum memberikan komentar resmi terkait potensi gugatan dan kritik yang dilayangkan oleh berbagai pihak. Namun, keputusan BPI serta tekanan dari kelompok-kelompok regulator dan bank kecil menandai ketegangan yang cukup signifikan dalam penyusunan aturan perbankan yang melibatkan teknologi finansial dan mata uang digital.
Berlanjutnya perdebatan ini penting untuk diikuti karena berpotensi mengubah lanskap regulasi dan operasi sektor keuangan di AS, khususnya mengenai bagaimana pemerintah mengawasi entitas kripto dan fintech yang semakin berkembang pesat. Langkah hukum oleh bank besar dapat menjadi titik balik dalam membentuk batasan hukum dan mekanisme pengawasan yang seimbang di masa depan.
-
-
-
-
