Raksasa China Beralih Kepemilikan ke AS, Trump Raup Jatah Rp170 Triliun dari Deal TikTok US

Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan menerima bagian besar dari hasil kesepakatan divestasi ByteDance yang berdampak pada operasional TikTok di Amerika Serikat. Kesepakatan ini memungkinkan perusahaan patungan baru yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh investor AS untuk mengendalikan TikTok di negara tersebut.

Laporan dari Wall Street Journal mengungkapkan bahwa pemerintahan Trump memperoleh fee sekitar US$10 miliar atau setara dengan Rp170 triliun. Jumlah ini berasal dari investor AS yang terlibat dalam entitas baru bernama TikTok USDS Joint Venture LLC, yang bertugas mengamankan data pengguna TikTok di AS dan menjaga privasi serta keamanan siber aplikasi.

Transformasi Kepemilikan TikTok di AS

Pada awal tahun, ByteDance menyelesaikan kesepakatan membentuk perusahaan patungan dengan investor AS yang mendapatkan mayoritas saham. Upaya ini dilakukan untuk mematuhi tekanan regulasi AS yang menuntut pengalihan kendali operasional TikTok dari perusahaan China ke entitas yang berbasis di AS. Regulasi ini berangkat dari kekhawatiran keamanan nasional, mengingat TikTok memiliki lebih dari 200 juta pengguna aktif di Amerika Serikat.

Sejak pemerintahan Joe Biden, regulasi semakin ketat dan mengancam akan memblokir TikTok jika tak memenuhi syarat kepemilikan tersebut. Entitas baru ini memiliki mandat untuk menjaga keamanan data pengguna serta algoritma yang digunakan TikTok agar tidak mengancam kepentingan nasional AS.

Investor dan Dana yang Terlibat dalam Kesepakatan

Berikut ini gambaran investor yang turut membiayai pembentukan entitas baru TikTok di AS:

1. Oracle, perusahaan teknologi besar di AS.
2. Silver Lake, perusahaan investasi teknologi global.
3. MGX, perusahaan investasi asal Abu Dhabi.
4. Beberapa investor lain terafiliasi dengan pemerintahan Trump.

Investor-investor ini secara kolektif membayarkan sekitar US$2,5 miliar kepada Kementerian Keuangan AS saat penutupan kesepakatan. Pembayaran ini bukan sebagian dari biaya investasi, melainkan sebagai bagian dari fee yang disepakati dengan pemerintah AS. Total fee yang diterima pemerintah bisa mencapai US$10 miliar secara bertahap.

Peran Pemerintahan Trump dan Implikasi Kesepakatan

Menurut sumber dari WSJ, pembayaran jatah ke pemerintahan Trump dianggap wajar. Pasalnya, pemerintahan Trump berperan signifikan dalam negosiasi yang akhirnya menyelamatkan operasional TikTok di AS. Mereka menegosiasikan pengalihan kendali serta mengawal kesepakatan sehingga investor AS dapat mengambil alih TikTok tanpa harus memblokir aplikasi populer tersebut.

Wakil Presiden JD Vance menyatakan pada September lalu bahwa nilai perusahaan patungan ini diperkirakan mencapai US$14 miliar atau sekitar Rp238 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya nilai strategis TikTok bagi pasar teknologi dan ekonomi digital AS.

Dampak Keamanan Data dan Pengawasan

Entitas TikTok USDS Joint Venture LLC bertugas mengimplementasikan langkah-langkah pengamanan yang ketat. Mereka fokus mengamankan data pengguna AS, menjaga kerahasiaan algoritma, dan memastikan transparansi dalam operasional aplikasi. Hal ini penting untuk mengatasi kekhawatiran pemerintah AS sekaligus menjaga kestabilan bisnis TikTok di pasar utama mereka.

Poin Penting dari Kesepakatan TikTok-AS

• ByteDance membentuk perusahaan patungan mayoritas sahamnya dimiliki AS.
• Investor membayar total fee hingga US$10 miliar ke pemerintah AS.
• Pemerintahan Trump mendapatkan bagian fee sekitar Rp170 triliun.
• Kesepakatan penting untuk mengamankan data 200 juta pengguna TikTok di AS.
• Investor utama: Oracle, Silver Lake, MGX, dan beberapa entitas dekat Trump.
• Nilai perusahaan patungan diperkirakan mencapai US$14 miliar.

Pembayaran fee besar ini menjadi bukti betapa pentingnya pengaruh politik dan negosiasi dalam dunia bisnis teknologi global. TikTok yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman oleh regulator AS, kini berada di bawah pengawasan dan kendali investor lokal demi menjaga kestabilan dan kepercayaan publik.

Meski biaya dan mekanisme kesepakatan ini memicu perdebatan, langkah tersebut menegaskan bagaimana keamanan data dan kepemilikan aplikasi sosial media terus menjadi isu utama di tengah persaingan geopolitik dan ekonomi antara China dan AS.