Pengawas keuangan Amerika Serikat baru-baru ini menetapkan pedoman baru yang mengubah klasifikasi aset kripto. Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) serta Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengategorikan mayoritas digital asset sebagai komoditas atau “alat digital.” Perubahan ini menggeser peran SEC yang selama ini dominan dalam pengawasan dan penegakan hukum atas aset kripto.
Langkah tersebut langsung memicu kontroversi terkait potensi konflik kepentingan, terutama terkait proyek DeFi yang dikontrol oleh keluarga Trump, World Liberty Financial. Para pengamat menilai aturan baru memberikan kemudahan regulasi yang signifikan bagi proyek tersebut.
Perubahan Klasifikasi Aset Kripto
Pedoman baru mengklasifikasikan sebagian besar token kripto—termasuk token pembayaran, koleksi digital, dan token utilitas—sebagai komoditas. Dengan status ini, mayoritas aset digital kini dikecualikan dari persyaratan pendaftaran sebagai sekuritas yang sebelumnya ketat. Hanya token yang mewakili sekuritas tokenisasi seperti saham dan obligasi yang tetap diawasi ketat oleh SEC.
Paul Atkins, Ketua SEC, menyebut aturan ini sebagai “taksonomi token.” Ia menegaskan peran SEC kini bergeser dari badan pengawas sekuritas penuh menjadi lebih mendorong inovasi dan mengurangi penegakan secara agresif. Pendekatan ini bertujuan memberikan ruang bagi perkembangan teknologi blockchain sambil menunggu legislatif dan pemerintah mengesahkan regulasi definitif.
Motivasi dan Kontroversi di Balik Perubahan
Perubahan aturan ini diumumkan di tengah kebuntuan di Kongres terkait pengesahan Digital Asset Market Clarity Act. Aturan SEC dan CFTC ini berfungsi sebagai jembatan sementara yang meniru struktur legislatif tersebut tanpa membutuhkan persetujuan parlemen. Namun, kebijakan ini dianggap melemahkan standar pengawasan yang diterapkan di era sebelumnya.
Beberapa pakar menyoroti bahwa kemudahan regulasi ini terutama menguntungkan World Liberty Financial, proyek pinjaman terdesentralisasi yang diluncurkan oleh keluarga Trump. Di masa lalu, proyek-proyek semacam ini harus memenuhi persyaratan penguncian token dan pengungkapan informasi yang sangat ketat. Dengan status baru sebagai “alat digital,” persyaratan tersebut kini banyak yang dieliminasi.
Todd Baker, senior fellow dari Columbia Law School, mengkritik kerangka aturan ini karena memungkinkan perdagangan aset yang menguntungkan secara finansial namun kurang berdampak sosial, tanpa pengawasan federal yang ketat. Kekhawatiran ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran adanya sistem dua tingkat dalam akses pasar, di mana proyek yang terhubung dengan pejabat atau kelompok tertentu mendapatkan kemudahan yang tidak adil.
Tanggapan dan Perspektif Pasar
Para pendukung kebijakan baru berargumen bahwa pengaturan ini diperlukan agar AS tetap kompetitif di pasar kripto global. Cody Carbone dari The Digital Chamber menilai bahwa koreksi ini penting untuk mendorong inovasi dan akses likuiditas. Sementara itu, beberapa negara lain seperti Korea Selatan masih mempertimbangkan langkah besar seperti penghapusan pajak kripto demi mencegah keluarnya modal.
Koordinasi antara SEC dan CFTC dinilai sebagai langkah positif untuk memberikan kepastian jangka pendek bagi pelaku pasar. Namun, Summer Mersinger dari Blockchain Association mengingatkan bahwa persoalan konflik kepentingan masih terus menjadi sorotan utama.
Dinamika Politik dan Regulasi yang Masih Berjalan
Jembatan regulasi yang dibangun oleh agensi federal ini tetap rentan terhadap perubahan kebijakan. Ketua SEC berikutnya berpotensi mengubah aturan ini kembali. Oleh sebab itu, tetap dibutuhkan pengesahan Undang-Undang Digital Asset Market Clarity untuk memberikan fondasi hukum yang kuat dan permanen. Hingga saat ini, pasar masih berjalan dengan mengacu pada izin administratif, bukan kepastian hukum.
Berikut ringkasan dampak pedoman baru SEC-CFTC:
- Mayoritas aset kripto diklasifikasikan sebagai komoditas atau “alat digital.”
- Proyek yang tidak tokenisasi sekuritas dapat menghindari pendaftaran SEC.
- World Liberty Financial mendapatkan keringanan pengawasan dan pengungkapan.
- Kebijakan ini menjadi jembatan sementara sembari menunggu undang-undang baru.
- Kontroversi soal potensi konflik kepentingan dan sistem dua tingkat tetap menjadi isu utama.
Dengan perubahan besar ini, pengawasan kripto di AS memasuki babak baru yang menekankan inovasi namun menghadirkan tantangan tata kelola dan transparansi. Perkembangan lebih lanjut akan bergantung pada proses legislatif dan sikap regulator yang bertugas menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan pertumbuhan teknologi digital.
-
-
-
-
