Lebih dari 100 perusahaan kripto dan organisasi perdagangan mengirim surat resmi kepada Komite Perbankan Senat untuk mendorong pembahasan Digital Asset Market CLARITY Act. Koalisi ini meminta Senator Tim Scott, Elizabeth Warren, Cynthia Lummis, dan Ruben Gallego melanjutkan proses markup agar rancangan aturan aset digital bisa bergerak ke tahap berikutnya.
Dorongan itu muncul karena industri menilai Amerika Serikat masih bergantung terlalu besar pada tindakan lembaga pemerintah dalam membentuk kebijakan kripto. Mereka menyebut pendekatan “regulation by enforcement” membuat aturan terasa terpecah-pecah dan tidak stabil bagi pelaku usaha di AS.
Tekanan agar ada kepastian hukum
Dalam surat tersebut, para penandatangan menilai kebutuhan terbesar saat ini adalah kepastian soal pembagian kewenangan antara Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission. CLARITY Act dirancang untuk menarik garis hukum yang membedakan digital commodities dan investment contract assets.
Dengan pemisahan itu, rancangan undang-undang ini akan menjelaskan wilayah pengawasan masing-masing lembaga. Industri menilai langkah tersebut penting agar perusahaan tidak lagi menghadapi tafsir aturan yang berubah-ubah dari satu kasus ke kasus lain.
Daftar penandatangan yang luas
Surat itu disebut memuat daftar dukungan yang sangat besar, mulai dari platform keuangan global hingga perusahaan modal ventura. Nama-nama besar seperti Coinbase, Ripple, Circle, Kraken, Andreessen Horowitz atau a16z, Paradigm, Paxos, dan Galaxy Digital tercantum di dalamnya.
Dukungan juga datang dari Haun Ventures, Anchorage Digital, Consensys, serta Stellar Development Foundation. Selain itu, koalisi ini turut melibatkan sejumlah asosiasi blockchain tingkat negara bagian dan cabang universitas dari gerakan Stand With Crypto.
Lima hal yang dianggap mendesak
Koalisi tersebut merangkum enam prioritas yang dinilai perlu masuk dalam pembahasan undang-undang. Poin-poin itu mencerminkan kebutuhan industri agar aturan federal lebih jelas, lebih teknis, dan dapat diterapkan secara konsisten di berbagai negara bagian.
- Melindungi imbalan bagi pengguna payment stablecoins.
- Menetapkan secara tegas peran pengawasan SEC dan CFTC.
- Memastikan pengembang perangkat lunak terdesentralisasi tidak menjadi sasaran yang tidak adil.
- Menyusun aturan federal yang kompatibel dengan teknologi blockchain.
- Membuat aturan pelaporan yang sederhana dan bisa dijalankan perusahaan.
- Menetapkan standar federal yang seragam agar regulasi kripto konsisten di seluruh 50 negara bagian.
Sempat lolos di DPR, belum bergerak di Senat
CLARITY Act sebenarnya sudah melewati House of Representatives, tetapi pembahasannya di Senat masih tertahan. Hambatan itu terjadi saat para pemimpin industri kripto dan bank besar belum menemukan titik temu pada sejumlah pasal, terutama soal apakah imbal hasil pada stablecoin perlu diizinkan.
Perdebatan tersebut menjadi salah satu sumber perpecahan utama antara lembaga keuangan tradisional dan perusahaan aset digital. Selama belum ada kompromi, proses legislasi di tingkat Senat masih berjalan lambat.
Kekhawatiran akan tertinggal dari kawasan lain
Dalam surat itu, koalisi juga memperingatkan bahwa kebuntuan di AS bisa membuat negara lain melaju lebih cepat. Mereka mencontohkan Uni Eropa yang sudah menerapkan aturan kripto yang lebih komprehensif.
Tanpa kerangka federal yang jelas, surat tersebut menyebut investasi, lapangan kerja berteknologi tinggi, dan pengembangan masa depan berisiko berpindah ke luar negeri. Hingga saat ini, Komite Perbankan belum menetapkan jadwal resmi untuk membawa rancangan itu ke tahap berikutnya, sementara tekanan dari industri terus meningkat agar pembahasan segera dimulai.
