Indonesia menghadapi tagihan besar untuk mengejar kebutuhan infrastruktur kecerdasan buatan atau AI. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut kebutuhan kapasitas data center nasional bisa mencapai 3 gigawatt pada 2030.
Untuk memenuhi kebutuhan itu, Indonesia disebut memerlukan investasi sekitar US$60 miliar atau sekitar Rp 1.066 triliun. Luhut menilai angka tersebut jauh di atas kemampuan fiskal saat ini, sehingga pemerintah harus mencari skema pendanaan yang lebih kreatif.
Skema investasi jadi opsi utama
Luhut mengatakan pemerintah membuka peluang kerja sama dengan investor lewat berbagai model bisnis. Salah satu yang dibahas adalah skema sewa jangka panjang, sehingga aset yang dibangun dapat berpindah menjadi milik Indonesia setelah periode tertentu.
Pola itu, menurut Luhut, dapat menjadi jalan tengah ketika negara tidak ingin menanggung seluruh beban pembangunan di awal. Ia menegaskan kebutuhan pendanaan untuk 3 gigawatt data center tidak bisa ditutup hanya dengan uang negara.
Pemerintah juga sedang mengkaji pemanfaatan infrastruktur milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. untuk mendukung ekosistem data center nasional. Langkah ini dinilai bisa menekan belanja negara karena tidak perlu membangun fasilitas baru dari nol.
Luhut menyoroti bahwa aset yang sudah ada semestinya dimaksimalkan terlebih dahulu. Ia menyebut Telkom tetap menjalankan bisnisnya, sementara pemerintah dapat memanfaatkan barang milik negara itu untuk memperkuat kapasitas digital.
AI untuk tata kelola dan penerimaan negara
Selain untuk infrastruktur, Luhut juga mendorong pemanfaatan AI dalam tata kelola pemerintahan. Ia mengaku sudah mengusulkan langsung penggunaan AI kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk memperkuat pengawasan penerimaan negara yang berkaitan dengan APBN.
Usulan itu muncul dalam pembahasan di Dewan Ekonomi Nasional saat Presiden Prabowo menanyakan arah kebijakan ekspor mineral kritis Indonesia. Luhut menilai ekspor yang berlangsung terlalu bebas perlu dihentikan dan diganti dengan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi.
Ia kemudian menyebut pemerintah bisa memanfaatkan Simbara atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga yang sudah ada. Menurut Luhut, integrasi sistem tersebut akan memberi dampak besar pada penerimaan negara karena pengawasan menjadi lebih ketat dan berbasis teknologi.
Penerapan digital juga disebut akan diperluas ke layanan publik. Luhut mengatakan seluruh pelayanan publik ke depan akan didorong berjalan secara digital, termasuk perizinan berusaha melalui Online Single Submission atau OSS.
Proses yang bisa dipangkas AI
Luhut mencontohkan kemampuan AI dalam mempercepat evaluasi dokumen. Ia menyebut dokumen OSS setebal 1.600 halaman dapat dianalisis AI hanya dalam hitungan detik.
Menurut dia, AI bisa membaca dokumen itu dalam 30 detik dan langsung memberi komentar per halaman. Contoh tersebut, kata Luhut, menunjukkan potensi AI bukan hanya untuk efisiensi administrasi, tetapi juga untuk mempercepat kerja birokrasi yang selama ini memakan waktu panjang.
Dorongan besar ke arah digitalisasi ini menempatkan kebutuhan infrastruktur data center sebagai fondasi utama. Tanpa kapasitas komputasi yang memadai, penerapan AI dalam skala nasional akan sulit bergerak cepat, sementara kebutuhan pendanaan untuk membangunnya sudah terlanjur sangat besar.
