Operasi militer besar-besaran yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran menarik perhatian global. Di balik serangan itu, tersingkap penggunaan kecerdasan buatan terbaru dari Anthropic, yaitu Claude, oleh Departemen Pertahanan AS. Meski Donald Trump telah resmi melabeli Anthropic sebagai risiko rantai pasokan dan memutuskan untuk menghentikan penggunaan produknya, ternyata transisi tidak terjadi secepat yang diumumkan.
Keputusan pemerintah AS untuk memanfaatkan Claude dalam operasi militer di Iran terjadi hanya beberapa jam setelah pernyataan resmi dari Gedung Putih terkait pelarangan tersebut. Laporan dari Wall Street Journal dan Axios mengonfirmasi Claude dipakai dalam beberapa aspek penting operasi, yakni untuk pengumpulan intelijen, pemilihan target, dan simulasi pertempuran secara real-time.
Latar Belakang Penggunaan Claude dalam Operasi Militer
Pemerintah mengakui Claude masih menjadi satu-satunya model AI yang tertanam di jaringan rahasia milik militer AS. Dalam dunia keamanan siber dan militer, proses penggantian sistem tidak dapat dilakukan secara mendadak. Masa transisi sekitar enam bulan disepakati agar penggantian berjalan aman tanpa membahayakan operasi vital negara.
Para analis teknologi menilai bahwa ketergantungan pada Claude terjadi karena infrastruktur penunjangnya telah tertanam dalam sistem operasional militer. Selama penggantian berlangsung, perangkat dan integrasi Claude belum bisa langsung digantikan oleh model AI lain.
Peralihan ke Model AI Baru dan Dampaknya
Setelah keputusan penghentian kontrak dengan Anthropic, pemerintah AS telah menandatangani kesepakatan baru dengan OpenAI sebagai pemasok kecerdasan buatan generasi berikutnya. CEO OpenAI, Sam Altman, menegaskan pihaknya memiliki kebijakan tegas bahwa model AI mereka tidak boleh dipakai untuk kepentingan pengawasan massal domestik maupun pengembangan senjata otonom.
Langkah berikut ini telah dilakukan AS pasca larangan terhadap Claude:
- Penandatanganan kontrak resmi dengan OpenAI.
- Disiapkan fase transisi penggunaan AI selama enam bulan.
- Dilakukan evaluasi keamanan rantai pasokan sebelum penggantian total.
- Pengujian model AI dari OpenAI dilakukan pada sistem classified networks.
- Pelatihan intensif untuk integrasi mesin dan operator di bidang pertahanan.
Alasan Di balik Pemutusan Kontrak Anthropic
Penunjukan Anthropic sebagai risiko rantai pasokan dipicu perbedaan visi antara CEO Anthropic, Dario Amodei, dengan kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan AI dalam pertahanan. Dario Amodei dengan tegas menolak klaim pemerintah untuk memakai Claude guna pengawasan massal domestik serta pengembangan senjata otonom. Anthropic juga menyatakan akan menantang cap “risiko rantai pasokan” tersebut melalui jalur hukum.
Sikap ini berbeda dengan banyak pengembang teknologi lain yang memilih mengikuti permintaan pemerintah untuk kepentingan nasional. Namun, kebijakan etika seperti ini justru menjadi sorotan dan menimbulkan diskusi luas di sektor teknologi maupun hukum.
Kritik dan Tantangan Setelah Penggunaan Claude
Meski pemerintah AS berusaha bergerak cepat, proses migrasi ke model AI baru menimbulkan tantangan teknis cukup besar. Pengamat keamanan siber menyoroti bahwa keamanan dan efektivitas Claude hingga kini masih menjadi tolok ukur utama dalam operasi strategis, sehingga pilihan pemerintah tidak banyak.
Proses evaluasi dan penyesuaian terhadap penerapan model baru dari OpenAI dinilai harus dilakukan tanpa mengganggu kesiapan militer AS dalam menghadapi ancaman nyata dari luar negeri, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Dampak pada Kebijakan dan Kolaborasi Internasional
Penggunaan AI dalam operasi militer juga menjadi sorotan dunia internasional. Negara-negara sekutu dan kompetitor strategis Amerika Serikat dikabarkan memantau ketat penggunaannya, baik dari aspek keamanan maupun etika. Keputusan Trump melabeli Anthropic sebagai risiko rantai pasokan telah memberi isyarat penting pada komunitas teknologi global untuk lebih transparan terkait penerapan AI dalam kebijakan pertahanan.
Industri teknologi diharapkan meninjau ulang kontrak dan kolaborasi mereka dengan pemerintahan negara-negara besar. Sementara pada level dalam negeri, proses transisi ini memunculkan kebutuhan regulasi yang lebih jelas dan perangkat hukum yang responsif dalam memastikan keamanan rantai pasokan teknologi strategis di masa mendatang.
