Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjalin kerja sama strategis dengan Duta Damai dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memperluas akses informasi publik. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan literasi digital sekaligus memperkuat penyebaran informasi resmi pemerintah, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan Indonesia.
Dalam pelaksanaan program tersebut, sebanyak 283 Duta Damai dari 19 provinsi mengikuti pelatihan berbasis hybrid di Yogyakarta. Pelatihan ini fokus membekali mereka dalam komunikasi publik digital serta pemahaman isu-isu strategis pemerintah, sehingga mereka siap menjadi Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang efektif.
Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Duta Damai
Kegiatan Bimbingan Teknis Sarana Pelatihan dan Apresiasi (SAPA) PIP 2026 ini memberikan kemampuan kepada Duta Damai dalam menggunakan sistem pelaporan informasi secara digital. Mereka juga mendapatkan pemahaman mendalam tentang berbagai kebijakan pemerintah yang relevan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang mengatur perlindungan anak di ranah digital.
Fifi Aleyda Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam menghadapi persoalan kebangsaan melalui komunikasi yang lebih luas dan efektif. Menurut Fifi, komunikasi yang tepat akan membantu mengatasi tantangan digital yang dihadapi oleh generasi muda, seperti kecanduan media sosial dan risiko penyalahgunaan data pribadi.
Fokus Edukasi Perlindungan Anak Di Ranah Digital
Isu krusial yang menjadi perhatian utama dalam pelatihan ini adalah penerapan PP Tunas. Kebijakan ini memberikan payung hukum untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif penggunaan media digital yang belum sesuai usia. Fifi mengingatkan bahwa anak sebaiknya tidak dilarang mengakses teknologi, tetapi pengaksesannya harus disesuaikan dengan kesiapan usia, fisik, serta mental mereka.
Pendekatan ini penting untuk mencegah berbagai risiko, seperti gangguan konsentrasi akibat paparan konten berlebihan dan kecanduan digital. Program edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi era digital dengan lebih aman dan bertanggung jawab.
Kolaborasi Lintas Kementerian dan BNPT
Selain melibatkan Duta Damai BNPT, Komdigi juga menggandeng kementerian lain, termasuk Kementerian Agama serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kolaborasi ini bertujuan agar informasi pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara langsung, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau teknologi dan jaringan komunikasi.
Penandatanganan kerja sama antara Komdigi dan BNPT juga menegaskan komitmen kedua pihak dalam memperkuat komunikasi publik untuk mendukung program prioritas pemerintah. Sudaryanto, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, menyatakan bahwa BNPT siap bersinergi dalam memperluas dampak komunikasi positif di masyarakat.
Peran Penyuluh Informasi Publik Dalam Membangun Kepercayaan
Fifi menekankan bahwa para Penyuluh Informasi Publik akan menjadi penghubung vital antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menyampaikan informasi secara benar dan bertanggung jawab, mereka dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Kepercayaan tersebut diyakini mampu memperkuat persatuan bangsa dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi digital.
Pemberdayaan Duta Damai sebagai mitra strategis Komdigi merupakan langkah penting dalam era digital yang penuh tantangan ini. Melalui upaya bersama, pemerintah optimis mampu mengatasi tantangan komunikasi publik dan menerapkan edukasi digital yang efektif untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
Baca selengkapnya di: www.suara.com






