Rencana Meta menyematkan pengenalan wajah ke kacamata pintar terbaru memicu penolakan keras dari koalisi hak sipil. Lebih dari 70 organisasi, termasuk ACLU, Electronic Privacy Information Center, dan Access Now, mengirim surat terbuka kepada CEO Meta Mark Zuckerberg untuk mendesak penghentian rencana itu.
Koalisi menilai fitur tersebut bukan sekadar pembaruan produk, melainkan ancaman serius bagi privasi publik. Mereka memperingatkan bahwa teknologi ini bisa dipakai penguntit, predator seksual, hingga pelaku kejahatan siber untuk mengidentifikasi orang lain secara anonim di ruang publik.
Desakan agar fitur dihapus total
Dalam surat itu, koalisi tidak meminta revisi desain atau penambahan perlindungan tambahan. Mereka menuntut Meta membatalkan rencana pengenalan wajah secara penuh karena menilai risikonya tidak bisa diselesaikan hanya dengan opsi opt-out atau pembaruan perangkat lunak.
Masalah utama yang mereka soroti adalah ketiadaan persetujuan dari orang-orang di sekitar pengguna. Seseorang yang berjalan di trotoar, menurut koalisi, bisa dikenali secara instan tanpa mengetahui atau menyetujui proses tersebut.
“Masyarakat berhak menjalani hidup tanpa rasa takut bahwa identitas mereka diverifikasi secara diam-diam oleh agen federal, penipu, atau pelaku kekerasan,” bunyi pernyataan koalisi dalam surat tersebut.
Cara kerja teknologi yang dipersoalkan
Fitur yang disebut “Name Tag” ini dirancang memakai kecerdasan buatan untuk mencocokkan wajah orang di depan pengguna dengan basis data digital. Jika diaktifkan, kacamata pintar itu dapat menampilkan nama, hobi, hubungan, hingga informasi kesehatan target secara real-time di layar perangkat.
Bagi para pengkritik, kemampuan itu mengubah kacamata pintar dari perangkat konsumen menjadi alat pengawasan yang sangat invasif. Kekhawatiran terbesar muncul karena identifikasi bisa terjadi saat orang yang dipindai tidak pernah tahu bahwa datanya sedang dicocokkan.
Kritik terhadap rencana peluncuran
Laporan dari Wired dan New York Times juga mengungkap adanya memo internal Meta yang memicu pertanyaan baru. Memo itu disebut menunjukkan rencana peluncuran teknologi tersebut saat “lingkungan politik sedang dinamis,” yang oleh para pengkritik dipandang sebagai upaya memanfaatkan perhatian publik yang terpecah.
Cara pandang itu membuat kritik terhadap Meta semakin tajam. Koalisi menilai pendekatan semacam ini berbahaya karena bisa menormalisasi teknologi biometrik di ruang publik tanpa perdebatan yang memadai.
Dua versi fitur dan riwayat kontroversi
Secara teknis, Meta disebut menyiapkan dua versi fitur ini. Versi pertama hanya mengidentifikasi orang yang sudah terhubung di platform Meta, sedangkan versi kedua bisa mendeteksi siapa pun yang memiliki profil publik di Instagram.
Meski juru bicara Meta mengatakan perusahaan mengambil pendekatan yang sangat hati-hati dan menyinggung adanya kompetitor dengan produk serupa, skeptisisme publik tetap tinggi. Keraguan itu makin kuat karena Meta punya catatan panjang terkait teknologi biometrik dan pernah membayar denda besar kepada FTC serta negara bagian Illinois dan Texas.
Koalisi juga meminta Meta membuka transparansi penuh soal pembahasan dengan lembaga penegak hukum seperti ICE. Mereka turut mendesak perusahaan mengungkap data penyalahgunaan perangkat wearable dalam kasus penguntitan atau kekerasan dalam rumah tangga.
Ancaman boikot menguat
Penolakan terhadap fitur ini bukan hanya soal desain produk, tetapi soal batas baru antara teknologi dan pengawasan. Jika kacamata pintar itu benar-benar dirilis dengan pengenalan wajah, anonimitas di ruang publik bisa berubah drastis.
Karena itu, koalisi memperingatkan bahwa jika Meta tetap melanjutkan rencana tersebut, gelombang pembatalan layanan dan boikot besar-besaran bisa menjadi dampak yang harus dihadapi perusahaan.