Ancaman fraud berbasis AI kini menjadi perhatian utama lembaga keuangan di banyak negara, terutama di Asia Pasifik. Lonjakan ini bukan lagi sekadar potensi risiko, karena mayoritas pemimpin manajemen fraud dan AML yang disurvei menilai kecerdasan buatan sudah mempercepat eskalasi kejahatan siber secara signifikan.
Temuan dari riset terhadap 1.440 pemimpin fraud dan AML di 25 negara menunjukkan perubahan besar pada pola serangan. Sebanyak 84% responden global menilai agentic AI sebagai celah keamanan terbesar yang siap dieksploitasi dalam setahun ke depan, sementara 88% profesional melihat taktik penipuan menjadi jauh lebih canggih.
AI Mengubah Pola Serangan dan Pertahanan
Perubahan ini juga membuat sistem pertahanan lama makin rentan. Sebanyak 60% ahli memprediksi perbankan yang dimediasi AI akan menggerus efektivitas mekanisme pencegahan fraud tradisional.
Tantangan lain datang dari sulitnya membedakan transaksi sah yang dibantu AI dan operasi siber berbahaya. Sebanyak 72% responden mengaku perbedaan itu akan sangat sulit dikenali di masa depan.
CEO BioCatch, Gadi Mazor, menegaskan bahwa AI bukan hanya mengubah cara nasabah berinteraksi dengan layanan digital, tetapi juga merevolusi peta kejahatan finansial secara radikal. Karena itu, industri dinilai perlu bergeser dari pemeriksaan identitas statis ke analisis perilaku secara real-time.
Kerugian di APAC Sudah Mencapai Skala Besar
Di kawasan Asia Pasifik, tekanan fraud berbasis AI terlihat sangat nyata. Survei global bentukan BioCatch menunjukkan 81% institusi finansial di APAC melaporkan lonjakan upaya fraud, dan 78% organisasi mengalami kenaikan nilai kerugian.
Kerugiannya pun tidak kecil. Hampir separuh pemimpin perbankan di APAC, yakni 49%, mengakui organisasi mereka merugi lebih dari US$10 juta per tahun.
Sebanyak 22% responden bahkan mencatat kerugian di atas US$25 juta. Sebagian kecil lainnya mengalami kerugian ekstrem yang melampaui US$100 juta.
Dampaknya juga menjalar ke konsumen. Sebanyak 46% responden menyatakan nasabah mereka merugi di atas US$10 juta akibat skema authorized fraud yang memanfaatkan manipulasi.
Bank Diminta Lebih Erat Berbagi Intelijen
Di tengah ancaman yang makin kompleks, jajaran eksekutif perbankan di APAC menilai kolaborasi lintas batas menjadi kebutuhan mendesak. Sebanyak 93% pemimpin sektor keuangan di kawasan ini percaya pertukaran data intelijen antarbank adalah kunci untuk memutus rantai pasokan kejahatan finansial.
Namun, upaya perlindungan yang terlalu ketat juga bisa menimbulkan efek samping. Sekitar 67% petinggi bank mengakui pendekatan mitigasi yang terlalu kaku telah menyebabkan hilangnya basis nasabah secara bersih di institusi mereka.
Sebagian migrasi nasabah itu dipicu kekecewaan karena kerugian tidak diganti dan prosedur verifikasi transaksi yang memakan waktu. Situasi ini menunjukkan bahwa penguatan keamanan harus tetap seimbang dengan kenyamanan pengguna.
Indonesia Masih Lebih Terkendali, tapi Tetap Waspada
Di Indonesia, tingkat risiko fraud terlihat lebih moderat dibandingkan rata-rata kawasan. Data menunjukkan hanya 58% institusi di Indonesia yang melaporkan kenaikan upaya penipuan, jauh di bawah angka APAC yang mencapai 81%.
Meski begitu, industri keuangan domestik tetap perlu waspada seiring percepatan adopsi perbankan digital. Kabar baiknya, kapabilitas mitigasi dan penetrasi teknologi pertahanan siber di Indonesia disebut berkembang lebih cepat ketimbang negara tetangga.
Lebih dari 90% responden di Indonesia telah mengintegrasikan sistem pengendalian risiko berbasis algoritma AI. Selain itu, 41% perbankan domestik berhasil mendeteksi rekening penampung dana kejahatan atau money mule sebelum transaksi pertama masuk, dan capaian ini melampaui rata-rata global.
Dengan pola serangan yang makin pintar, sektor keuangan di global maupun Indonesia kini menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, AI mempercepat fraud dan menyulitkan deteksi, tetapi di sisi lain teknologi yang sama juga menjadi alat utama untuk memperkuat pertahanan bank.
