Pembangunan data center kini bukan lagi selalu disambut positif. Di sejumlah wilayah Amerika Serikat dan Eropa, proyek pusat data justru mulai dibatasi karena memicu kekhawatiran soal listrik, air, lahan, dan tekanan terhadap warga sekitar.
Menurut laporan Reuters yang dikutip CNBC Indonesia, sejumlah pemerintah daerah sampai memilih moratorium, pembatasan, bahkan pelarangan permanen untuk menahan laju ekspansi fasilitas tersebut. Langkah ini muncul di tengah pesatnya kebutuhan infrastruktur untuk kecerdasan buatan atau AI.
New York memulai moratorium penuh
Di Amerika Serikat, Negara Bagian New York menjadi wilayah pertama yang memberlakukan moratorium penuh untuk pembangunan data center berdaya 50 megawatt atau lebih. Gubernur Kathy Hochul menetapkan penghentian sementara selama satu tahun.
Selama periode itu, Departemen Konservasi Lingkungan New York tidak akan menerbitkan izin baru yang bersifat diskresioner. Pemerintah setempat ingin memakai waktu tersebut untuk menyusun standar penilaian dampak lingkungan bagi pembangunan data center.
| Wilayah | Kebijakan | Detail Utama |
|---|---|---|
| New York, AS | Moratorium penuh | Berlaku untuk data center 50 MW atau lebih selama satu tahun |
| Maine, AS | Rancangan moratorium gagal | Usulan 18 bulan untuk data center di atas 20 MW diveto Gubernur Janet Mills |
| Monterey Park, California, AS | Larangan permanen | Ditetapkan lewat referendum warga pada Juni 2026 |
| Amsterdam, Belanda | Pembatasan ketat | Larangan pembangunan baru dan perluasan hingga setidaknya 2030 |
| Dublin, Irlandia | Pembatasan sambungan listrik | Data center baru wajib punya pembangkit listrik sendiri di lokasi |
Penolakan juga muncul di Maine dan California
Di Maine, Gubernur Janet Mills memveto rancangan undang-undang bipartisan yang mengusulkan moratorium 18 bulan terhadap data center baru dengan kebutuhan listrik di atas 20 MW. Mills mengatakan dirinya pada dasarnya mendukung gagasan itu, tetapi menolak aturan tersebut karena tidak memberi pengecualian bagi proyek tertentu di Town of Jay.
Penolakan yang lebih tegas datang dari Monterey Park, California. Pada Juni 2026, warga kota itu memilih melarang pembangunan data center secara permanen melalui pemungutan suara.
Keputusan tersebut menjadikan Monterey Park sebagai kota pertama di Amerika Serikat yang menutup pintu bagi data center lewat referendum warga. Langkah itu diambil setelah muncul penolakan terhadap rencana pembangunan fasilitas tersebut di wilayah itu.
Eropa ikut memperketat aturan
Di Eropa, Amsterdam sudah lebih dulu menahan laju ekspansi data center. Kota itu memberlakukan moratorium pembangunan data center baru selama satu tahun pada 2019, lalu memperketatnya lagi pada April 2025.
Pemerintah Amsterdam kini melarang pembangunan data center baru maupun perluasan fasilitas yang sudah ada setidaknya sampai 2030. Di tingkat nasional, Belanda juga telah melarang pembangunan hyperscale data center sejak 2022 dan hanya membolehkan fasilitas berskala besar di dua lokasi yang ditetapkan secara nasional.
Meski begitu, Microsoft tetap memperoleh persetujuan pada Januari 2026 untuk proyek yang dibagi menjadi tiga menara terpisah. Masing-masing menara dibuat di bawah ambang batas yang diatur dalam kebijakan tersebut.
Dublin minta data center mandiri listrik
Irlandia juga tidak luput dari pembatasan. Sejak 2021, operator jaringan listrik negara itu menghentikan sambungan baru untuk data center di kawasan Dublin karena khawatir fasilitas tersebut membebani sistem kelistrikan.
Pembatasan itu resmi berakhir pada Desember 2025. Namun, setiap data center baru yang ingin tersambung ke jaringan listrik kini diwajibkan memiliki pembangkit listrik sendiri di lokasi operasionalnya.
Rangkaian kebijakan ini menunjukkan satu pola yang makin jelas: di banyak tempat, kekhawatiran atas konsumsi energi dan dampak infrastruktur mulai mengalahkan ambisi memperluas data center. Di saat AI terus mendorong kebutuhan komputasi, pemerintah lokal tampaknya tidak lagi mau memberi ruang tanpa batas.
Source: www.cnbcindonesia.com






