Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI sekaligus pakar telematika, Roy Suryo, kembali menjadi sorotan setelah mengklaim bahwa putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, tidak memiliki ijazah SMA. Dalam sebuah orasi yang terekam dan viral di media sosial, Roy menegaskan bahwa dirinya telah mengantongi bukti berupa salinan ijazah palsu keluarga Jokowi yang sudah dianalisis menggunakan metode Error Level Analysis (ELA). Berdasarkan temuan tersebut, Roy yakin bahwa dirinya dan tim tidak bisa dikenakan pidana atas tuduhan pencemaran nama baik.
Dalam pidatonya di depan massa Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) pada Kamis, 2 Oktober 2025, Roy menyebut bahwa keluarga Jokowi harus diperiksa dan diadili karena diduga menggunakan ijazah palsu untuk menipu rakyat Indonesia. “99,99 persen Gibran tidak punya ijazah SMA. Saya dari Gedung KPU mendapat salinan ijazah palsunya keluarga Jokowi. Setelah kami uji dengan ELA, ijazah itu palsu, dan kalau bukti kami benar, kami tidak bisa dipidana,” ungkap Roy Suryo.
Sorotan terhadap Legalitas Pendidikan Gibran
Roy juga mengaitkan isu ini dengan regulasi pemilihan umum, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengharuskan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) wajib lulus minimal SMA, SMK, atau sederajat. Ia menyatakan bahwa jika terbukti menggunakan ijazah palsu, Gibran berpotensi dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Lebih jauh, Roy menyinggung keberadaan akun media sosial bernama Fufufafa, yang diduga terkait dengan kubu Gibran, dan menyebutkan bahwa kubu tersebut sedang ketakutan atas tuduhan yang dilontarkan. “Saya setuju kalau Fufufafa ini harus dimakzulkan. Mereka ketakutan, jadi kita tidak boleh mundur tapi harus maju,” tegas Roy.
Reaksi Publik dan Viral di Media Sosial
Video orasi Roy Suryo yang mempertanyakan keaslian ijazah Gibran ini langsung viral di media sosial, mendapatkan ratusan retweet dan ribuan tanda suka serta komentar yang beragam dari netizen. Beberapa netizen mendukung pernyataan Roy dan mempertanyakan kredibilitas Gibran, misalnya dengan kritik bahwa Gibran seharusnya tidak melanjutkan jabatan kepresidenan jika menggunakan ijazah palsu.
Namun, tak sedikit pula yang skeptis dan menyindir Roy Suryo, dengan menyebut bahwa klaim tersebut tidak berdasar dan hanya menimbulkan kegaduhan politik. Sejumlah komentar menyindir kemampuan Roy, bahkan mengolok-oloknya, sehingga menimbulkan perdebatan panjang di platform media sosial.
Analisis Metode ELA dan Bukti Ijazah Palsu
Metode Error Level Analysis (ELA) yang digunakan Roy Suryo untuk mengidentifikasi keaslian ijazah adalah teknik forensik digital yang umum dipakai untuk mendeteksi manipulasi gambar. Dengan ELA, perbedaan tingkat kesalahan (error level) pada bagian gambar bisa diketahui, sehingga memungkinkan identifikasi apakah sebuah dokumen itu merupakan hasil editan ataupun bukan.
Roy mengklaim bahwa hasil ELA yang diperoleh dari ijazah keluarga Jokowi menunjukkan adanya tanda-tanda pemalsuan yang kuat. Namun demikian, klaim tersebut belum diverifikasi secara independen oleh instansi resmi terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau lembaga hukum.
Tinjauan Hukum atas Tuduhan Pemalsuan
Dalam konteks hukum Indonesia, tuduhan pemalsuan dokumen seperti ijazah adalah perkara serius yang dapat diproses melalui jalur pidana. Namun, Roy optimis bahwa dirinya dan tim tidak akan dipidana karena telah mengantongi bukti hasil analisis forensik. Pernyataan ini menunjukkan kepercayaan tinggi atas metode dan data yang dimilikinya untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut.
Di sisi lain, upaya klarifikasi pihak-pihak terkait, termasuk Gibran dan keluarga Jokowi, menjadi penting untuk menyeimbangkan berita dan menghindari konflik informasi yang berlarut-larut di masyarakat. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang menanggapi tuduhan yang disampaikan oleh Roy.
Dampak Politik dan Sosial
Isu ijazah palsu bukan hal baru dalam kancah politik Indonesia, kerap menjadi alat untuk menyerang rival atau mengangkat opini publik. Kasus Roy Suryo dan Gibran ini juga mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang menjelang pemilihan-pemilihan penting nasional. Opini publik yang terbagi menandakan besarnya pengaruh media sosial dalam membentuk narasi dan persepsi masyarakat.
Menurut pengamat politik, meskipun klaim ini berpotensi menimbulkan polemik, langkah hukum dan penyelidikan resmi mutlak diperlukan agar fakta dapat terungkap secara objektif dan transparan. Sebagai informasi tambahan, mekanisme hukum di Indonesia mengatur tentang verifikasi ijazah yang harus dilakukan oleh lembaga ketatanegaraan terkait, yang nantinya menjadi rujukan resmi dalam menentukan keabsahan dokumen pendidikan.
Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh bagi pembaca mengenai kontroversi yang tengah viral, sekaligus mendorong diskursus yang berdasarkan bukti dan pendekatan hukum yang tepat.
Source: www.suara.com
