9 Orang Terjaring OTT KPK, Termasuk Oknum Jaksa yang Ikut Diamankan dalam Kasus Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Banten dan Jakarta. Dalam operasi ini, sembilan orang berhasil diamankan, termasuk oknum jaksa yang kini juga ikut diamankan oleh tim KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa seluruh pihak yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan intensif. Pihak KPK akan mengumumkan status hukum serta kronologi kasus ini secara lengkap dalam waktu dekat.

Oknum Jaksa Terlibat dalam OTT di Banten

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa salah satu dari sembilan orang yang diamankan adalah oknum jaksa. Hal ini menambah daftar kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. "Memang ada pengamanan. Ada oknum jaksa," ungkap Fitroh di Gedung Merah Putih KPK.

Terkait proses pemeriksaan, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Waktu tersebut digunakan untuk melakukan pendalaman secara menyeluruh agar proses hukum berjalan dengan adil.

Catatan OTT KPK Sepanjang Tahun 2025

Kasus OTT ini menjadi bagian dari rangkaian tindakan tegas KPK sepanjang tahun 2025. Berikut adalah beberapa OTT utama yang berhasil dilakukan KPK:

1. Maret 2025: OTT terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
2. Juni 2025: OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
3. Agustus 2025 (7-8): OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar untuk kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
4. Agustus 2025 (13): OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
5. Agustus 2025 (20): OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
6. November 2025 (3): OTT terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, dengan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.
7. November 2025 (7): OTT terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap pengurusan jabatan, proyek di RSUD dr. Harjono, serta gratifikasi.
8. Desember 2025 (9-10): OTT terhadap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Penangkapan Oknum Jaksa dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Penangkapan oknum jaksa dalam OTT kali ini menegaskan komitmen KPK untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, termasuk di lingkungan penegak hukum itu sendiri. KPK terus melakukan pengawasan dan tindakan tegas agar praktik korupsi dapat dicegah lebih dini.

Pihak-pihak yang diamankan kini tengah menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap fakta-fakta lebih lanjut. KPK dipastikan akan mengumumkan perkembangan status mereka sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi transparan dan akurat.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya integritas dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, OTT terbaru ini juga menjadi langkah tegas KPK dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan pemerintahan.

Informasi resmi dari KPK terus diupdate secara berkala, sehingga publik diharapkan menunggu pengumuman lanjutan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai kasus ini.