Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan langkah percepatan untuk membersihkan lumpur yang menggenangi kawasan permukiman warga di Aceh. Fokus utama pemerintah saat ini berada di Aceh Tamiang dan Aceh Barat Daya, dua wilayah yang dinilai paling terdampak dan paling membutuhkan pemulihan cepat.
Menteri PU Dody Hanggodo menyebut lumpur menjadi hambatan terbesar dalam pemulihan pascabencana di Aceh karena mengganggu aktivitas harian warga dan memperlambat pergerakan ekonomi lokal. Ia menegaskan, penanganan dilakukan dengan pendekatan padat karya agar proses pembersihan berjalan lebih cepat sekaligus memberi penghasilan bagi masyarakat terdampak.
Fokus pembersihan di kawasan permukiman
Dody mengatakan pembersihan lumpur di permukiman akan menjadi prioritas kementeriannya dalam waktu dekat. Ia menyebut tantangan utama justru ada pada volume lumpur yang besar dan kondisi lapangan yang tidak seragam di tiap wilayah terdampak.
Menurut dia, program ini sudah mulai berjalan sejak Januari 2026, tetapi pelaksanaannya belum dilakukan secara masif di seluruh titik terdampak. Pemerintah kini mendorong pengerjaan yang lebih terarah agar genangan lumpur tidak terus menahan pemulihan kehidupan warga.
Skema padat karya libatkan warga
Kementerian PU memilih pola padat karya untuk mempercepat pembersihan lumpur di rumah-rumah warga. Dalam skema ini, masyarakat diminta mengeluarkan lumpur dari dalam rumah ke titik kumpul tertentu sebelum diangkut alat berat pemerintah.
Dody menjelaskan, mekanisme pembayaran dilakukan berdasarkan volume kerja yang dihasilkan warga. “Kalau bisa mencapai kubikasi minimum yang kita persyaratkan, kita bayar,” kata Dody saat ditemui di Rest Area KM 379 Batang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 28 Maret 2026.
Skema ini dipakai agar proses pembersihan lebih cepat dan warga terdampak bisa terlibat langsung dalam pemulihan lingkungan tempat tinggal mereka. Pemerintah menilai cara ini juga lebih efektif karena tenaga masyarakat dapat digerakkan sambil memberi manfaat ekonomi langsung.
Tantangan di lapangan masih besar
Meski sudah dipersiapkan, pelaksanaan program tidak lepas dari kendala teknis. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan hunian sementara bagi warga yang rumahnya masih belum bisa ditempati.
Dody mengakui pencarian lahan yang sesuai bukan perkara mudah karena sebagian area yang tersedia berada di wilayah perkebunan aktif. Kondisi ini membuat pemerintah perlu melakukan pembersihan tambahan sebelum lahan benar-benar bisa dipakai untuk fasilitas penampungan atau hunian sementara.
Langkah kerja yang disiapkan pemerintah
- Warga membersihkan lumpur dari dalam rumah ke titik pengumpulan.
- Lumpur yang terkumpul diangkut dengan dozer atau truk.
- Pekerjaan dihitung berdasarkan volume atau kubikasi tertentu.
- Warga yang memenuhi standar kerja mendapat pembayaran.
- Pemerintah menyiapkan fasilitas pendukung, termasuk pencarian lahan hunian sementara.
Pemerintah berharap model kerja tersebut bisa menjaga kecepatan pemulihan tanpa menunggu seluruh pekerjaan dikerjakan sepenuhnya oleh alat berat. Di saat yang sama, skema ini juga dinilai lebih sesuai untuk kondisi permukiman yang aksesnya masih terbatas dan membutuhkan penanganan bertahap.
Pemulihan sosial dan ekonomi ikut dikejar
Pembersihan lumpur di Aceh tidak hanya dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi rumah warga, tetapi juga untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi di lingkungan terdampak. Selama lumpur belum dibersihkan, mobilitas warga tetap terganggu dan aktivitas usaha kecil sulit kembali normal.
Karena itu, Kementerian PU menempatkan pembersihan permukiman sebagai bagian dari pemulihan yang lebih luas. Pemerintah ingin memastikan kawasan yang terdampak banjir atau bencana serupa bisa kembali dihuni dengan lebih layak, sambil menunggu fasilitas pendukung lainnya seperti hunian sementara dan akses logistik rampung disiapkan.
