Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi sorotan karena menekan kinerja PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Dari partisipasinya di konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), WIKA disebut menanggung kerugian sekitar Rp1,7 triliun hingga Rp1,8 triliun per tahun.
Beban itu membuat pemerintah dan Danantara mulai menyiapkan langkah penyelesaian bertahap. Salah satu opsi yang mengemuka adalah menarik WIKA keluar dari bisnis perkeretaapian agar perusahaan pelat merah tersebut kembali fokus pada kompetensi intinya sebagai kontraktor.
Kerugian yang membebani WIKA
Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengakui porsi kerugian dari proyek kereta cepat menjadi masalah besar bagi emiten konstruksi pelat merah itu. Ia menyebut kerugian tahunan yang ditanggung WIKA hampir selalu berada di kisaran Rp1,7 triliun sampai Rp1,8 triliun.
“Kami membukukan kerugian hampir setiap tahun segitu,” ujar Agung, seperti dikutip dari sumber referensi, saat menjelaskan dampak proyek tersebut terhadap laporan keuangan perusahaan. Beban ini ikut menghambat upaya WIKA untuk memperbaiki laba bersih dan menyehatkan neraca.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proyek strategis nasional tidak selalu otomatis menguntungkan bagi semua BUMN yang terlibat. Dalam kasus WIKA, keterlibatan di proyek kereta cepat justru berubah menjadi sumber tekanan keuangan yang berkepanjangan.
Danantara siapkan penataan ulang
COO BPI Danantara Dony Oskaria menegaskan bahwa WIKA ke depan tidak akan lagi dilibatkan dalam bisnis perkeretaapian. Ia menilai sektor itu tidak sejalan dengan bisnis utama WIKA sebagai kontraktor.
“Ya, itu salah satu contoh. Jadi kan yang lama kita bereskan,” kata Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 7 April 2026. Ia menambahkan bahwa pembenahan dilakukan agar setiap langkah yang diambil benar-benar tuntas dan tidak memunculkan persoalan baru.
Danantara kini disebut menyusun penyelesaian secara bertahap. Langkah ini penting karena pelepasan keterlibatan WIKA tidak bisa dilakukan secara mendadak, apalagi proyek tersebut melibatkan banyak pihak dan berada dalam skema kebijakan pemerintah.
Mengapa pelepasan WIKA tidak sederhana
WIKA saat ini menjadi bagian dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Konsorsium itu juga diisi PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara I, yang bersama-sama memegang saham mayoritas di KCIC.
Struktur kepemilikan ini membuat keputusan divestasi tidak bisa diambil sepihak oleh WIKA. Agung menegaskan bahwa perusahaan sudah lama ingin melepas investasi itu, tetapi kewenangan penyelesaiannya berada pada pemerintah atau Danantara.
“Sehingga tidak mudah buat kita untuk bisa melepas aset kereta cepat. Sehingga yang bisa kita lakukan, ya kita minta pemerintah ataupun Danantara sebisa mungkin WIKA yang memang kondisinya sebenarnya kontraktor untuk tidak masuk ke situ,” kata Agung.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kereta cepat tidak hanya terkait operasional transportasi. Ada juga persoalan tata kelola BUMN, pembagian risiko investasi, dan ketepatan penempatan peran bisnis setiap perusahaan negara.
Peta persoalan yang dihadapi pemerintah
Agar lebih mudah dipahami, berikut inti masalah yang kini dibahas dalam penataan proyek kereta cepat:
- WIKA menanggung kerugian tahunan sekitar Rp1,7 triliun sampai Rp1,8 triliun.
- Kerugian itu berasal dari keterlibatan WIKA di konsorsium KCIC.
- Pemerintah dan Danantara menyiapkan skema penyelesaian bertahap.
- WIKA dinilai lebih tepat fokus di bisnis konstruksi, bukan perkeretaapian.
- Divestasi tidak bisa dilakukan cepat karena ada struktur konsorsium dan kebijakan pemerintah.
Langkah penataan ini juga menjadi bagian dari agenda besar restrukturisasi BUMN. Pemerintah ingin menjaga agar proyek strategis tetap berjalan, tetapi tanpa terus membebani kesehatan keuangan perusahaan pelat merah.
Dampak bagi bisnis WIKA dan BUMN lain
Kerugian berulang dari proyek kereta cepat mempersempit ruang gerak WIKA untuk memperbaiki kinerja. Di saat yang sama, pemerintah perlu memastikan beban serupa tidak kembali muncul di BUMN lain yang ikut dalam proyek besar dengan skema investasi kompleks.
Di sisi lain, Danantara tampak ingin menegaskan pola baru pengelolaan BUMN. Perusahaan negara didorong kembali ke bidang usaha yang sesuai dengan kompetensi utama agar modal dan sumber daya tidak tersebar ke sektor yang terlalu jauh dari inti bisnis.
Pendekatan seperti ini juga bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai lebih realistis dalam membaca risiko proyek infrastruktur besar. Proyek strategis tetap penting, tetapi penempatannya harus selaras dengan kapasitas bisnis dan keuangan perusahaan yang terlibat.
Sorotan pada masa depan proyek kereta cepat
Pernyataan Danantara dan pengakuan WIKA sama-sama menunjukkan bahwa pembenahan proyek kereta cepat kini masuk tahap penting. Pemerintah harus memilih antara melanjutkan pola lama yang menempatkan BUMN konstruksi di sektor yang bukan bidang utamanya, atau membangun skema baru yang lebih sehat secara finansial.
Dalam konteks itulah rencana pelepasan WIKA dari proyek kereta cepat menjadi sangat krusial. Keputusan akhir akan menentukan apakah beban keuangan yang selama ini muncul bisa dikurangi, sekaligus membuka jalan bagi penataan ulang peran BUMN dalam proyek-proyek strategis nasional.
