Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyiapkan kebijakan legalisasi rokok ilegal yang ditargetkan mulai berjalan paling lambat pada Mei. Langkah ini disiapkan untuk menambah penerimaan negara dari sektor cukai sekaligus menertibkan peredaran rokok tanpa pita cukai di pasar domestik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan proposal kebijakan tersebut sudah rampung dan akan dibahas lebih dulu bersama DPR sebelum dijalankan. Ia menyebut pemerintah ingin memberi kesempatan bagi pelaku usaha ilegal untuk masuk ke sistem resmi, bukan membiarkan praktik itu terus berlangsung di luar pengawasan negara.
Proposal Sudah Selesai, Tinggal Dibahas dengan DPR
Purbaya menyampaikan bahwa pembahasan dengan DPR menjadi tahap penting sebelum kebijakan masuk ke tahap implementasi. Dalam pernyataannya di Kejaksaan Agung pada Jumat, 10 April 2026, ia menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan kebijakan ini mendapat dukungan politik dan memiliki dasar pelaksanaan yang kuat.
Kementerian Keuangan juga menempatkan kebijakan ini sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperluas basis penerimaan negara. Dengan masuknya pelaku usaha rokok ilegal ke jalur legal, negara akan memperoleh cukai dari produk yang sebelumnya beredar tanpa kontribusi resmi.
Tujuan Utama: Menambah Penerimaan dan Menertibkan Pasar
Pemerintah menilai legalisasi bisa menjadi jalan transisi bagi pelaku usaha yang selama ini berada di sektor ilegal. Mereka tetap dapat menjalankan usaha, tetapi wajib mematuhi ketentuan cukai dan aturan distribusi yang berlaku.
Berikut tujuan utama kebijakan tersebut:
- Meningkatkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.
- Menertibkan distribusi rokok tanpa cukai di pasar.
- Memberi ruang transisi bagi pelaku usaha ilegal agar pindah ke jalur resmi.
- Memudahkan pengawasan terhadap peredaran produk tembakau dalam negeri.
Purbaya juga menegaskan bahwa legalisasi tidak berarti pemerintah membenarkan praktik ilegal. Menurut dia, kebijakan ini justru menjadi pintu masuk agar pelaku usaha masuk ke sistem yang lebih tertib dan dapat diawasi.
Penerimaan Negara Belum Dihitung Pasti
Meski kebijakan ini diproyeksikan memberi dampak fiskal, Purbaya belum membeberkan estimasi tambahan penerimaan negara yang mungkin muncul. Ia memilih menunggu hasil implementasi beberapa waktu setelah kebijakan berjalan sebelum menarik kesimpulan.
Purbaya mengatakan dampak kebijakan harus dilihat secara nyata di lapangan. Ia menilai terlalu dini untuk menyebut besaran kontribusi yang akan diterima negara tanpa data implementasi yang memadai.
Harga Rokok Jadi Faktor Penentu
Dalam pernyataan sebelumnya pada Senin, 13 Oktober 2025, Purbaya juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga rokok legal. Pemerintah melihat selisih harga yang terlalu jauh antara rokok legal dan ilegal dapat mendorong konsumsi produk tanpa cukai.
Kenaikan Harga Jual Eceran atau HJE disebut berpotensi memperbesar daya tarik rokok ilegal. Karena itu, pemerintah memastikan belum ada rencana menaikkan HJE rokok maupun tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2026.
Pernyataan itu menggarisbawahi bahwa kebijakan legalisasi tidak bisa dipisahkan dari strategi pengendalian harga. Jika harga produk legal melonjak terlalu tinggi, pasar ilegal justru bisa makin berkembang dan merugikan penerimaan negara.
Rencana Kebijakan dalam Sorotan
Secara garis besar, kebijakan yang disiapkan pemerintah dapat diringkas sebagai berikut:
| Unsur kebijakan | Keterangan |
|---|---|
| Status proposal | Sudah selesai disusun |
| Tahap berikutnya | Dibahas dengan DPR |
| Target pelaksanaan | Paling lambat Mei |
| Fokus utama | Legalisasi rokok ilegal ke jalur resmi |
| Implikasi bagi pelaku usaha | Wajib membayar cukai dan mematuhi aturan |
Pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai langkah penertiban, bukan relaksasi tanpa batas. Jika pelaku usaha tetap memilih beroperasi di luar sistem setelah diberi kesempatan, pemerintah menyatakan akan mengambil tindakan tegas.
Dalam konteks pemberantasan rokok ilegal, pendekatan legalisasi ini menunjukkan pergeseran strategi dari sekadar penindakan menuju integrasi ke sistem cukai resmi. Keberhasilan kebijakan akan sangat bergantung pada pembahasan di DPR, kesiapan pengawasan di lapangan, dan respons pelaku usaha terhadap kewajiban masuk ke pasar legal.
