PT Widodo Makmur Perkasa Tbk atau WMPP menyiapkan langkah besar untuk menekan rasio utang lewat penerbitan maksimal 8,5 miliar saham baru melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau rights issue. Aksi korporasi ini diarahkan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan peternakan yang masih menanggung beban liabilitas tinggi.
Hingga akhir 2025, liabilitas WMPP tercatat mencapai Rp4,04 triliun, sementara ekuitas hanya Rp255 miliar. Kondisi itu membuat perusahaan membutuhkan skema pendanaan yang tidak hanya menambah modal, tetapi juga membantu menyehatkan neraca keuangan secara lebih cepat.
Skema rights issue dan target perbaikan neraca
Manajemen WMPP menyebut saham baru yang akan diterbitkan berasal dari portepel perseroan dengan nilai nominal Rp20 per saham. Jumlahnya setara dengan sekitar 29 persen dari total saham beredar saat ini.
"Sehubungan dengan PMHMETD, perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 8,5 miliar saham baru yang berasal dari portepel perseroan dengan nominal Rp20," ujar manajemen WMPP dalam keterbukaan informasi yang dikutip dari IDXChannel. Pernyataan itu menegaskan bahwa rights issue menjadi instrumen utama untuk memperkuat struktur modal perseroan.
Dana hasil penambahan modal ini akan diprioritaskan untuk mengonversi hak tagih para pemegang saham serta pemegang Medium Term Notes atau MTN menjadi saham. Langkah ini lazim dipakai perusahaan yang ingin menurunkan beban utang sekaligus memperbesar porsi ekuitas di neraca.
Dampak terhadap rasio utang dan modal kerja
Konversi utang menjadi saham berpotensi memberikan efek langsung pada rasio pinjaman terhadap modal. Jika skema ini berjalan sesuai rencana, beban liabilitas perusahaan dapat berkurang dan ruang gerak modal kerja menjadi lebih besar.
Dalam praktik pasar modal, rights issue sering dipandang sebagai jalan keluar ketika perusahaan memerlukan permodalan tambahan tanpa harus menambah pinjaman baru. Bagi WMPP, opsi ini juga dapat membantu menjaga keberlanjutan operasional di tengah tekanan struktur kewajiban yang masih tinggi.
Berikut poin penting dari rencana aksi korporasi WMPP:
- Maksimal penerbitan 8,5 miliar saham baru.
- Nilai nominal saham baru Rp20 per saham.
- Dana dipakai untuk konversi hak tagih dan MTN menjadi saham.
- Tujuan utama adalah menurunkan rasio utang dan memperkuat modal kerja.
- Aksi ini tetap berisiko menimbulkan dilusi bagi pemegang saham yang tidak ikut menebus haknya.
Risiko dilusi bagi pemegang saham lama
Manajemen juga mengingatkan bahwa rights issue dapat mengurangi porsi kepemilikan investor yang memilih tidak mengambil haknya. Dalam aksi korporasi seperti ini, pemegang saham biasanya perlu menambah modal agar persentase kepemilikannya tidak tergerus oleh penerbitan saham baru.
Berdasarkan data pemegang saham per Februari 2026, Tumiyana masih menjadi pemegang kendali utama dengan porsi 66,95 persen. Red Dragon Capital Ltd tercatat memiliki 6,5 persen, sedangkan Koperasi Konsumen Karyawan Mandiri Widodo Makmur menggenggam 6,15 persen.
Porsi masyarakat mencapai 20,42 persen dan mencakup sejumlah investor, termasuk PT Pendanaan Efek Indonesia, pemerintah Norwegia, serta investor individu Afandi Tjandra. Komposisi kepemilikan ini membuat keputusan rights issue WMPP berpotensi memengaruhi struktur saham secara cukup luas di kalangan investor publik.
Persetujuan pemegang saham menjadi tahap berikutnya
Sebelum dapat dieksekusi, rencana rights issue ini harus memperoleh restu pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB. Perseroan telah menjadwalkan rapat tersebut pada 21 Mei 2026.
Tahap persetujuan ini menjadi penentu apakah strategi penyehatan modal WMPP bisa berjalan sesuai target. Jika disetujui, pasar akan mencermati minat investor lama dan efektivitas konversi utang menjadi saham dalam memperbaiki posisi keuangan perusahaan ke depan.
