Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut proses penghitungan ulang harga BBM non-subsidi sudah hampir rampung. Pemerintah menilai langkah ini penting setelah memutuskan tidak ada penyesuaian harga pada periode April 2026.
Pembahasan harga itu dilakukan bersama PT Pertamina (Persero) dan badan usaha penyalur BBM swasta. Koordinasi tersebut memasuki tahap akhir untuk menentukan angka yang dianggap sesuai dengan kondisi pasar.
Mengacu pada aturan harga pasar
Bahlil menjelaskan bahwa BBM non-subsidi memang tidak ditetapkan langsung oleh pemerintah seperti BBM bersubsidi. Menurut dia, skema harga untuk BBM non-subsidi sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM tahun 2022 dan mengacu pada mekanisme pasar.
Ia mengatakan pemerintah tinggal menunggu waktu yang tepat untuk penyesuaian harga. Dari hasil rapat dengan Pertamina dan badan usaha swasta, pembahasan itu disebutnya sudah mendekati selesai.
“BBM non-subsidi itu kan berdasarkan harga pasar,” kata Bahlil saat memberi keterangan resmi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta. Ia menegaskan bahwa perangkat aturan untuk menyesuaikan harga sudah disiapkan pemerintah sejak beberapa tahun lalu.
Menjaga harga tetap kompetitif
Pemerintah menilai penyesuaian perlu dilakukan agar harga jual di tingkat konsumen tetap kompetitif. Pada saat yang sama, harga itu juga harus tetap berada dalam batas keekonomian agar operasional badan usaha penyalur tetap berjalan stabil.
Bahlil menyebut pemerintah ingin menjaga agar harga BBM non-subsidi tidak terlalu jauh dari angka ideal. Karena itu, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan masukan dari pelaku usaha.
Dalam keterangannya, Bahlil juga menekankan bahwa aturan penetapan harga itu sudah ada sebelum dirinya menjabat Menteri ESDM. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengaturan harga BBM non-subsidi memang menjadi bagian dari kerangka kebijakan energi yang sudah disiapkan lebih dulu.
Subsidi tetap menjadi prioritas
Di sisi lain, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak berubah. Bahlil menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan energi nasional.
“Kalau yang subsidi tetap,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa negara hadir untuk membantu rakyat, tetapi bantuan itu harus lebih diarahkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Pernyataan itu memperlihatkan arah kebijakan yang dibagi dengan jelas antara BBM bersubsidi dan non-subsidi. BBM bersubsidi tetap dijaga agar terjangkau, sementara BBM non-subsidi mengikuti harga pasar dengan pengawasan pemerintah.
Menunggu keputusan final
Dengan pembahasan yang sudah berada di tahap akhir, arah penyesuaian harga BBM non-subsidi tinggal menunggu keputusan final dari pemerintah. Proses ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar, daya beli masyarakat, dan keberlanjutan subsidi negara.
Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, mekanisme yang ditempuh tetap bertumpu pada pasar internasional namun diawasi ketat pemerintah. Langkah itu diharapkan menjaga kestabilan pasokan dan operasional badan usaha tanpa menambah beban subsidi.
