Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merespons studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menyoroti ketimpangan kekayaan di Indonesia. Studi itu menyebut akumulasi kekayaan 50 orang terkaya di tanah air setara dengan total kekayaan 55 juta warga biasa, sehingga memicu sorotan terhadap arah kebijakan pemerataan ekonomi.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan dari berbagai studi dan diskursus publik. Ia mengatakan pengurangan ketimpangan tetap menjadi perhatian utama dan terus ditajamkan melalui kebijakan yang sedang berjalan.
Pemerintah sebut respons dilakukan dengan pendekatan struktural
Haryo menyampaikan pemerintah tidak melihat isu ketimpangan sebagai persoalan yang bisa dijawab dengan langkah jangka pendek semata. Menurut dia, pemerintah memilih pendekatan struktural agar dampak kebijakan lebih luas dan berkelanjutan bagi kelompok masyarakat bawah.
Ia mengatakan, “Pemerintah mencermati setiap studi sebagai bagian dari diskursus publik yang sehat. Kami terbuka terhadap masukan.” Ia menambahkan bahwa arah kebijakan yang sudah berjalan tetap perlu terus diperkuat agar mampu mengurai ketimpangan.
Koperasi desa dan kelurahan jadi salah satu andalan
Salah satu langkah yang diklaim pemerintah adalah penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Hingga Juli 2025, tercatat 80.081 unit KDMP sudah berbadan hukum dengan dukungan skema pinjaman afirmatif.
Haryo menjelaskan tiap unit dapat memperoleh pinjaman hingga Rp 3 miliar dengan bunga 6% per tahun. Skema itu diarahkan untuk memotong rantai tengkulak dan memperkuat akses petani serta UMKM desa terhadap pasar.
Program MBG ikut disebut dorong distribusi ekonomi
Selain koperasi, pemerintah juga menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya pemerataan. Hingga April 2026, program ini disebut telah menjangkau 65,2 juta penerima dan melibatkan lebih dari 46.000 UMKM.
Keterlibatan pelaku usaha kecil itu, menurut pemerintah, ikut menciptakan perputaran ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Dalam keterangan yang sama, MBG dipandang tidak hanya sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen distribusi ekonomi yang lebih luas.
Hilirisasi dan pembiayaan usaha kecil tetap didorong
Pemerintah juga menegaskan hilirisasi industri sebagai jawaban struktural atas ketimpangan yang disorot dalam studi CELIOS. Sepanjang 2025, realisasi investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp 584,1 triliun atau 30,2 persen dari total investasi nasional Rp 1.931,2 triliun.
Haryo menyebut hilirisasi harus memastikan nilai tambah dari sumber daya alam berputar di dalam negeri. Ia menekankan bahwa manfaatnya perlu menjangkau rantai usaha yang lebih luas, bukan hanya pelaku besar di sektor hulu.
Di sisi lain, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat atau KUR juga terus diperluas. Pada triwulan I-2026, penyaluran KUR mencapai Rp 68,17 triliun kepada 1,11 juta debitur, dengan porsi signifikan penerima baru berasal dari kelompok desil 1-4.
Pemerintah menilai KUR menjadi instrumen penting untuk memperbesar kesempatan usaha bagi masyarakat berpendapatan rendah. Melalui suku bunga rendah, prioritas debitur baru, penguatan KUR Super Mikro, dan peningkatan porsi sektor produksi, pemerintah berharap mobilitas ekonomi bisa berjalan lebih inklusif.
Data BPS jadi salah satu rujukan pemerintah
Dalam responsnya, pemerintah juga merujuk data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan Gini Ratio turun menjadi 0,363 pada September 2025. Selain itu, porsi pengeluaran 40 persen kelompok masyarakat terbawah meningkat menjadi 19,28 persen.
Meski begitu, Haryo menilai Gini Ratio belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat secara utuh. Karena itu, pemerintah menyatakan akan terus memakai pendekatan yang bersifat struktural agar upaya pengurangan ketimpangan tidak berhenti pada satu indikator saja.