Ketergantungan Indonesia pada impor LPG kembali menjadi sorotan setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut devisa negara yang keluar untuk komoditas itu mencapai Rp120 triliun hingga Rp150 triliun per tahun. Angka tersebut membuat beban energi nasional dinilai makin berat, terutama karena sebagian besar kebutuhan LPG domestik masih dipenuhi dari luar negeri.
Bahlil menyampaikan hal itu usai pelantikan pejabat eselon II di Kementerian ESDM di Jakarta. Ia menilai, selama impor tetap tinggi, tekanan terhadap APBN dan devisa akan terus muncul, terlebih jika harga minyak dunia bergerak naik.
Beban devisa dan subsidi terus membesar
Bahlil menjelaskan bahwa pengeluaran negara untuk membeli LPG impor tidak kecil. Ia menyebut nilai devisa yang terserap setiap tahun berada di kisaran Rp120 triliun sampai Rp150 triliun, dan bisa meningkat ketika harga minyak dunia naik.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa persoalan LPG bukan hanya soal pasokan, tetapi juga soal kerentanan fiskal. Saat harga energi global naik, biaya impor ikut terdorong dan ruang penghematan negara semakin sempit.
Di sisi lain, subsidi LPG dalam APBN juga belum menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, subsidi LPG tercatat Rp67,6 triliun pada 2021 dan naik menjadi Rp100,4 triliun pada 2022.
Setelah itu, nilai subsidi sempat turun menjadi Rp74,3 triliun pada 2023. Namun angkanya kembali naik ke Rp80,9 triliun pada 2024 dan mencapai Rp87 triliun pada 2025.
Mayoritas kebutuhan masih bergantung pada impor
Data Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM menunjukkan ketergantungan Indonesia pada LPG impor masih sangat besar. Pada 2021, impor LPG mencapai 6,34 juta ton dari total konsumsi nasional 8,36 juta ton.
Pada 2025, angka impor naik menjadi 7,49 juta ton dari total konsumsi nasional 9,24 juta ton. Artinya, lebih dari 75 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri.
Kondisi itu membuat kebijakan subsidi energi dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Bahlil menyebut subsidi justru banyak menopang barang impor, bukan menguatkan pemanfaatan sumber daya domestik.
Menurut dia, efisiensi hanya bisa dicapai jika bahan baku yang tersedia di dalam negeri dipakai untuk menggantikan LPG. Langkah ini dipandang lebih masuk akal dibanding terus menanggung beban impor dalam skala besar.
Dorongan ke bahan bakar pengganti
Sebagai langkah pengurangan impor, pemerintah mendorong pengembangan DME berbasis batu bara kalori rendah. Proyek ini digarap oleh MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga.
Proyek DME juga sudah masuk ke dalam daftar hilirisasi nasional yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada akhir April 2026. Pemerintah melihat proyek ini sebagai salah satu opsi untuk menekan ketergantungan pada LPG impor.
Meski begitu, sejumlah pengamat menilai tantangan DME masih besar. Salah satu persoalan utamanya adalah keekonomian, karena harga DME masih memerlukan dukungan subsidi agar bisa bersaing dengan LPG di masyarakat.
Tekanan energi masih jadi pekerjaan besar
Dengan konsumsi nasional yang terus tumbuh dan impor yang masih dominan, tekanan pada devisa serta subsidi LPG berpotensi berlanjut. Situasi ini membuat pengembangan energi substitusi menjadi penting, bukan hanya untuk efisiensi anggaran, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Selama struktur pasokan belum berubah, Indonesia masih akan menghadapi biaya besar untuk memenuhi kebutuhan LPG rumah tangga dan industri. Pemerintah kini menempatkan pengembangan bahan bakar pengganti sebagai salah satu jalan keluar dari ketergantungan yang selama ini menyedot devisa dalam jumlah besar.
Source: www.viva.co.id-
-
-
-
