Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan arah kebijakan fiskal APBN 2027 akan dipusatkan untuk menopang 60 program kerja prioritas nasional. Dukungan itu dibagi ke dalam delapan klaster utama dan satu kelompok pendukung agar belanja negara lebih terarah dan selaras dengan agenda pembangunan pemerintah.
Purbaya menyampaikan penegasan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal harus tetap menjaga APBN agar sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
Delapan klaster prioritas yang jadi penopang
Fokus utama fiskal 2027 mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana. Dua klaster lain adalah penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Di luar delapan klaster itu, pemerintah juga menempatkan satu kelompok enabler untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas. Kelompok ini meliputi pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Pendapatan negara digenjot lewat reformasi
Untuk mendanai agenda tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan pendapatan negara melalui reformasi dan digitalisasi perpajakan. Langkah lain yang ditempuh adalah memperluas basis penerimaan dan memperkuat tata kelola penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
Arah ini dipakai agar kapasitas fiskal tetap mampu mendukung belanja prioritas tanpa mengganggu kesehatan APBN. Dengan struktur itu, pemerintah ingin menjaga ruang fiskal tetap fleksibel sekaligus disiplin.
Belanja diarahkan lebih efisien dan tepat sasaran
Di sisi belanja, pemerintah mendorong peningkatan kualitas agar lebih efisien, produktif, dan berdampak langsung ke masyarakat. Salah satu yang mendapat perhatian adalah penguatan perlindungan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa belanja negara tidak hanya diarahkan untuk pembiayaan program, tetapi juga untuk memastikan bantuan dan intervensi sosial lebih tepat sasaran. Dengan begitu, efek kebijakan fiskal diharapkan lebih terasa pada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Pembiayaan dijaga tetap hati-hati
Purbaya juga menegaskan bahwa pembiayaan harus dikelola secara bijak dan inovatif untuk menjaga ketahanan fiskal. Sejumlah skema pembiayaan akan dikembangkan melalui sinergi dengan BPI Danantara, Special Mission Vehicles atau SMV, Badan Layanan Umum atau BLU, dan Sovereign Wealth Fund.
Sinergi itu diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi nasional melalui pembiayaan yang tidak hanya bertumpu pada APBN. Pemerintah ingin memastikan postur fiskal 2027 disusun secara kolaboratif, terarah, dan terukur.
Rincian postur fiskal 2027
Pemerintah menetapkan beberapa angka acuan dalam rancangan postur fiskal 2027. Berikut rinciannya:
- Defisit APBN berada pada rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB.
- Pendapatan negara ditargetkan 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB.
- Belanja negara dipatok 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.
Ruang fiskal itu disiapkan untuk menopang pelaksanaan 60 program kerja prioritas nasional yang tersebar dalam delapan klaster utama dan satu kelompok pendukung. Dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, ketahanan fiskal, dan efektivitas belanja negara.
