Pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini memasuki fase yang lebih permanen. Setelah kebutuhan dasar penyintas lewat hunian sementara mulai terpenuhi, pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap sebagai prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat terdampak kembali memiliki kepastian tempat tinggal. Di saat yang sama, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengoordinasikan percepatan pembangunan di berbagai wilayah terdampak.
Ribuan unit huntap sudah masuk tahap pengerjaan
Berdasarkan data Satgas PRR hingga pertengahan Juni 2026, total rencana pembangunan huntap di tiga provinsi itu mencapai 39.217 unit. Dari jumlah tersebut, 1.091 unit sedang dibangun dan 406 unit telah selesai.
Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan terbesar, yakni 28.910 unit huntap. Di provinsi ini, 722 unit sedang dikerjakan dan 157 unit telah rampung.
Di Sumatera Utara, kebutuhan huntap mencapai 7.483 unit. Sebanyak 312 unit tengah dibangun dan 227 unit sudah selesai.
Sementara itu, Sumatera Barat membutuhkan 2.824 unit huntap. Pada wilayah ini, 57 unit telah masuk tahap pembangunan.
Validasi data penyintas jadi penentu
Percepatan pembangunan tidak hanya bergantung pada kesiapan lahan dan konstruksi, tetapi juga pada ketepatan data penerima. Di Kabupaten Pidie Jaya, proses verifikasi dan pemutakhiran data calon penerima huntap masih berjalan agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga.
Kepala BPBD Pidie Jaya Okta Handipa menjelaskan bahwa sebagian warga masih menyesuaikan pilihan skema hunian, antara huntap in-situ dan komunal. Karena itu, validasi diperlukan sebelum pembangunan dilaksanakan.
“Huntap sedang verifikasi kembali data. Data masyarakat sebenarnya sudah ada, tetapi masih ada warga yang ingin berpindah dari skema in-situ ke terpusat (komunal) maupun sebaliknya,” ujarnya.
Proses finalisasi data telah selesai dilakukan. Saat ini pemerintah daerah menyiapkan surat keputusan atau SK terbaru sebagai dasar pengajuan pembangunan kepada Satgas PRR.
Pembangunan percontohan sudah dimulai
Sebagai bagian dari persiapan, pembangunan huntap percontohan telah dilakukan di Kecamatan Meurah Dua, Meureudu, dan Pantee Raja. Model ini dipakai sebagai langkah awal sebelum pembangunan dalam skala lebih besar dijalankan.
Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penyiapan hunian tetap tidak hanya menyangkut konstruksi fisik, tetapi juga pengaturan skema hunian yang sesuai dengan kondisi sosial warga terdampak. Pendekatan ini penting agar hasil pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan penyintas di lapangan.
Di Pidie Jaya, fokus pemerintah daerah kini bergeser dari penyediaan huntara menuju penyelesaian tahapan huntap bagi masyarakat terdampak banjir. Seluruh proses itu tetap dikawal Satgas PRR bersama para pemangku kepentingan agar rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai tahapan yang sudah ditetapkan.
