Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran belanja Rp49,8 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Dana ini disiapkan untuk memperkuat tata kelola fiskal negara sekaligus mengawal sejumlah agenda pembangunan strategis.
Usulan tersebut dipaparkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta. Pembahasan itu mencakup Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Keuangan.
Purbaya menyebut pagu indikatif itu dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan program yang telah disiapkan kementerian. Ia juga menegaskan bahwa nilai usulan tersebut sejalan dengan arah efisiensi anggaran nasional.
Menurut Purbaya, secara tren pagu yang diajukan sama dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah dikurangi efisiensi. Ia menilai langkah itu menunjukkan penajaman belanja sesuai kebijakan nasional.
Lima program utama Kemenkeu
Dana Rp49,8 triliun itu akan dibagi ke dalam lima program kerja utama. Fokus pertamanya adalah perumusan kebijakan fiskal untuk sektor keuangan dan roda ekonomi makro nasional.
Program lain diarahkan pada optimalisasi pengelolaan penerimaan dan belanja negara agar lebih tepat sasaran. Kementerian Keuangan juga menempatkan manajemen kas perbendaharaan, penataan kekayaan negara, mitigasi risiko, dan dukungan manajemen internal sebagai prioritas.
Struktur anggaran Kemenkeu masih didominasi fungsi pelayanan umum. Porsinya mencapai Rp45,52 triliun dari total usulan anggaran.
Selain itu, fungsi pendidikan memperoleh alokasi Rp3,99 triliun. Fungsi ekonomi juga masuk dalam struktur belanja dengan nilai Rp284,71 miliar.
Dukungan untuk agenda strategis
Dalam pemaparannya, Purbaya menempatkan anggaran ini sebagai instrumen penting untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Salah satu target yang ikut disokong adalah pembangunan 514 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah.
Pemerintah juga ingin memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Selain itu, anggaran ini disiapkan untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis, pendirian tiga juta rumah, dan kebijakan mandatori biodiesel B50.
Purbaya mengatakan alokasi itu diperlukan untuk mendukung tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat layanan publik. Ia juga menyebutnya sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Usulan anggaran ini kini menjadi bagian dari pembahasan antara pemerintah dan DPR. Hasil pembahasan akan menentukan ruang fiskal Kemenkeu dalam menjalankan program-program prioritas tersebut.
