Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar belum mendapat kepastian untuk mulai beroperasi meski seluruh tahapan yang dipersyaratkan disebut sudah dituntaskan. Kondisi itu memicu protes dari para investor dan pengelola, yang kemudian ditagih penjelasannya kepada Badan Gizi Nasional atau BGN.
Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, Herwil Junaidi Harefa, menyebut persoalan itu muncul karena fasilitas yang sudah siap pakai belum juga diaktifkan. Menurut dia, para pihak yang terlibat telah menjalani seluruh proses sesuai ketentuan, tetapi keputusan operasional masih belum turun.
Pembangunan dilakukan dengan modal sendiri
Herwil menjelaskan, para investor menerima penugasan pembangunan SPPG berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang diterbitkan BGN. Mereka kemudian membangun fasilitas itu menggunakan dana pribadi dan pinjaman, bukan anggaran negara.
Ia menegaskan, langkah itu diambil karena melihat masih banyak anak di daerah terpencil yang belum tersentuh program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, pembangunan dilakukan sebagai dukungan terhadap program pemerintah, bukan untuk tujuan komersial.
Herwil juga menyoroti beratnya membangun fasilitas di wilayah terpencil. Akses yang terbatas dan tingginya biaya logistik membuat proses pembangunan jauh lebih sulit dibandingkan wilayah perkotaan.
645 SPPG disebut sudah siap operasional
APGI 3T mencatat ada 645 SPPG di wilayah terpencil yang telah menyelesaikan pembangunan dan rangkaian administrasi yang dibutuhkan. Proses itu meliputi appraisal, verifikasi, pembukaan virtual account, penetapan kepala SPPG, hingga penerimaan draft perjanjian kerja sama.
Seluruh unit tersebut disebut sudah dinyatakan siap operasional, dengan nilai investasi yang telah direalisasikan diperkirakan mencapai sekitar Rp 1 triliun. Namun, kepastian kapan fasilitas itu mulai berjalan masih belum diperoleh hingga saat ini.
Situasi ini membuat sejumlah pengelola harus menanggung kewajiban yang sudah terlanjur berjalan. Herwil mengatakan ada komitmen yang harus dipenuhi kepada pekerja dan pihak lain yang terlibat dalam pembangunan.
Desakan agar BGN memberi kejelasan
APGI 3T meminta BGN segera memberikan kepastian operasional bagi seluruh SPPG yang sudah memenuhi syarat administratif dan teknis. Asosiasi menilai kejelasan itu penting agar fasilitas yang telah dibangun tidak terus menganggur.
Kepastian tersebut juga dinilai mendesak supaya manfaat Program Makan Bergizi Gratis benar-benar bisa dirasakan masyarakat di wilayah 3T. Tanpa keputusan yang jelas, fasilitas yang sudah selesai dibangun berisiko tidak segera memberi dampak bagi anak-anak dan warga di daerah yang paling membutuhkan layanan gizi.