Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menjadi sorotan setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT Pos Indonesia. Langkah itu diambil menyusul dugaan persoalan tata kelola, termasuk dugaan rekayasa keuangan di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.
Respons dari DPR pun muncul cepat. Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mengapresiasi tindakan tegas itu dan menilai evaluasi semacam ini penting untuk menjaga pengelolaan BUMN tetap profesional, transparan, dan akuntabel.
Dorongan agar temuan ditindaklanjuti
Firnando menilai proses evaluasi dan due diligence tidak boleh berhenti pada pendataan masalah. Setiap temuan harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku dan tetap menghormati prosedur audit serta ketentuan hukum.
Ia menegaskan Danantara punya peran penting untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mendorong penyelesaian persoalan tata kelola di lingkungan BUMN. Menurut dia, fungsi itu akan efektif jika dijalankan secara konsisten dan tidak berhenti pada satu kasus saja.
Bukan hanya untuk PT Pos Indonesia
Firnando berharap pendekatan serupa diterapkan secara menyeluruh ke seluruh BUMN. Ia menilai tata kelola perusahaan negara harus diperkuat agar persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari.
Dalam keterangan tertulis, Firnando menyebut BUMN mengelola aset dan uang rakyat. Karena itu, setiap kebijakan dan pengelolaannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Pengawasan jadi kunci di tengah penataan BUMN
Firnando juga menyoroti agenda pemerintah dalam transformasi dan penataan atau streamlining BUMN. Menurut dia, penguatan sistem pengawasan menjadi aspek yang sangat penting di tengah proses tersebut.
Ia menilai perusahaan negara perlu memiliki tata kelola yang semakin sehat, efisien, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan serta kinerja terbaik bagi masyarakat. Tanpa pengawasan yang kuat, upaya pembenahan berisiko tidak berjalan optimal.
Sinergi dengan aparat penegak hukum
Selain evaluasi internal, Firnando juga memandang positif sinergi Danantara dengan aparat penegak hukum. Ia menyebut kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi langkah yang baik untuk memperkuat pencegahan dan tata kelola perusahaan.
Menurut dia, pembagian kewenangan yang jelas akan membuat setiap institusi bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Dengan begitu, evaluasi, pembenahan, dan penegakan hukum jika diperlukan dapat berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.
DPR siap mengawasi prosesnya
Firnando berharap evaluasi yang dilakukan Danantara bisa menjadi titik awal perbaikan sistem yang lebih menyeluruh di lingkungan BUMN. Ia menekankan bahwa transformasi BUMN tidak cukup hanya mengejar kinerja bisnis, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi tata kelola yang baik dan budaya integritas.
Sebagai mitra kerja yang membidangi BUMN, Komisi VI DPR RI akan terus mengawasi kinerja Danantara dan seluruh BUMN. Pengawasan itu disebut penting agar setiap proses transformasi berjalan akuntabel dan benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.