Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pembahasan lebih lanjut RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima sejumlah catatan dari fraksi-fraksi yang meminta pemerintah memperkuat penerimaan negara dan mengoptimalkan pengelolaan Saldo Anggaran Lebih atau SAL.
Pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat menilai pelaksanaan APBN 2025 sudah menunjukkan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas yang baik. Fraksi-fraksi juga melihat APBN mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mendukung keberlanjutan pembangunan di tengah dinamika ekonomi global.
Apresiasi atas tata kelola fiskal
DPR menyoroti capaian pemerintah yang dinilai tercermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025. Penilaian itu disebut menjadi sinyal bahwa pengelolaan keuangan negara tetap berada dalam jalur tata kelola yang baik.
Meski memberi apresiasi, fraksi-fraksi tetap menekankan fungsi pengawasan DPR. Masukan yang disampaikan mencakup strategi penguatan penerimaan negara, kehati-hatian dalam pengelolaan utang, serta penguatan kualitas pengelolaan fiskal agar APBN tetap sehat dan berkelanjutan.
Sorotan pada penerimaan negara dan SAL
Salah satu perhatian utama DPR tertuju pada langkah pemerintah menjaga ruang fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan. Karena itu, penguatan penerimaan negara dinilai penting agar APBN tidak terlalu bergantung pada pembiayaan yang berisiko menekan ketahanan fiskal.
DPR juga meminta pemerintah mengoptimalkan pengelolaan SAL sebagai bagian dari strategi menjaga fleksibilitas anggaran. Pengelolaan SAL yang baik diharapkan bisa membantu APBN tetap responsif tanpa mengganggu prinsip kehati-hatian dalam fiskal.
Pernyataan Purbaya soal APBN 2025
Dalam penyampaian keterangan pemerintah, Purbaya menegaskan APBN 2025 memiliki nilai strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Ia menyebut APBN tersebut disusun agar program pembangunan tetap berjalan optimal, sekaligus mendukung penguatan dan akselerasi kebijakan pemerintah.
Purbaya juga menekankan bahwa pemerintah akan terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal. Ia menilai capaian yang diraih bukan tujuan akhir, melainkan dasar untuk mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan.
Pembahasan berlanjut di DPR
Seluruh pandangan fraksi akan menjadi bahan penting dalam tahapan pembahasan berikutnya di DPR RI. Pemerintah menyambut baik apresiasi dan masukan yang disampaikan karena dinilai dapat memperkuat ketahanan fiskal serta mendukung APBN sebagai instrumen pembangunan.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga APBN tetap sehat, kredibel, transparan, dan akuntabel. Arah kebijakan itu ditempatkan sebagai fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
