KPK kembali membuka pembahasan anggaran dengan pemerintah karena kebutuhan belanja untuk 2026 dan 2027 dinilai belum cukup tertutup. Dalam pertemuan di Kementerian Keuangan, lembaga antirasuah itu mengajukan tambahan anggaran yang disebut mayoritas akan dipakai untuk belanja operasional.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Hadir Ketua KPK Setyo Budiyanto, sejumlah wakil ketua KPK, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, serta Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Fokus Kebutuhan Dua Tahun Anggaran
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun mengatakan pembahasan difokuskan pada kebutuhan anggaran KPK untuk dua tahun anggaran mendatang. Ia menyebut mayoritas kebutuhan itu terkait belanja 2026 sampai 2027.
“Anggaran untuk belanja 2026 sampai 2027, lebih banyak itu sih,” kata Robert seusai mengantar pimpinan KPK di Kantor Kementerian Keuangan.
Robert juga membenarkan bahwa KPK meminta tambahan anggaran. Namun, menurut dia, lembaga tersebut masih harus menyampaikan rincian kebutuhan dan rencana penggunaannya sebelum proses di Kementerian Keuangan bisa berlanjut.
“Iya, minta tambah. Nanti mereka mengajukan lagi. Nanti kita proses, begitu,” ujarnya.
Untuk Operasional dan Peralatan Baru
Tambahan anggaran yang diajukan KPK disebut akan dialokasikan terutama untuk belanja operasional. Selain itu, pembahasan juga menyinggung kebutuhan pengadaan peralatan baru untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga.
Meski begitu, Kementerian Keuangan belum mengungkap besaran angka yang diminta KPK. Robert mengatakan nilai usulan itu masih dalam tahap pembahasan sehingga belum bisa disampaikan ke publik.
Saat ditanya apakah nominal tambahan anggaran mencapai triliunan rupiah, Robert membantah singkat. “Enggak sih,” tegasnya.
Usulan KPK 2027 Pernah Naik Hampir Rp 1 Triliun
Sebelumnya, KPK sudah menyampaikan usulan anggaran KPK 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada 17 Juni 2026. Dalam rapat itu, KPK mengusulkan pagu anggaran naik dari Rp 1,2 triliun menjadi Rp 2,2 triliun, atau bertambah sekitar Rp 989 miliar.
| Komponen | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Pagu anggaran KPK 2027 sebelumnya | Rp 1,2 triliun | Usulan awal yang disampaikan ke DPR |
| Pagu anggaran KPK 2027 yang diusulkan | Rp 2,2 triliun | Mengalami kenaikan sekitar Rp 989 miliar |
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengajuan tambahan anggaran itu disusun berdasarkan kebutuhan riil organisasi. Ia menegaskan, usulan tersebut bukan untuk memperbesar belanja lembaga semata.
“Setiap kebutuhan anggaran yang diajukan tidak disusun berdasarkan keinginan untuk memperbesar belanja lembaga, melainkan berdasarkan kebutuhan riil organisasi dalam menjalankan mandat pemberantasan korupsi,” ujar Budi, Jumat (19/6/2026).
Menurut KPK, tambahan anggaran diperlukan untuk menjaga efektivitas tugas pencegahan, penindakan, koordinasi, supervisi, dan pendidikan antikorupsi. Usulan itu selanjutnya akan dibahas bersama Kementerian Keuangan sesuai mekanisme penyusunan APBN sebelum ditetapkan pemerintah dan DPR.