Menteri Koperasi Ferry Juliantono merespons tiga kabar miring yang belakangan menempel pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Isunya berkisar pada laba Koperasi Melawai yang hanya Rp 78 ribu, pengadaan kipas angin bernilai Rp 1,8 triliun, dan skema gaji pengelola koperasi.
Dalam rapat kerja di DPR, polemik itu ikut disorot anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam. Ia mempertanyakan mengapa ada koperasi yang disebut hanya meraup untung bersih Rp 78 ribu dalam enam bulan, padahal modal yang dikeluarkan mencapai Rp 3 miliar.
Untung Rp 78 Ribu di Koperasi Melawai
Ferry menjelaskan bahwa Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai didirikan secara mandiri oleh pengurusnya. Menurut dia, koperasi tersebut berbeda dengan model yang sedang didorong pemerintah melalui pembangunan gudang, gerai, alat, dan kelengkapannya di desa-desa.
Ia juga mengakui bahwa model usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih di kota besar memang belum masuk dalam desain yang sudah disiapkan pemerintah. Karena itu, Kementerian Koperasi tengah menyiapkan model bisnis khusus untuk koperasi kelurahan di wilayah seperti Jakarta.
“Memang kami belum masuk ke kelurahan, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Karena itu tentu akan berkaitan dengan model bisnis dan feasibility study yang sangat bisa jadi berbeda sama sekali dengan model bisnis dan feasibility study yang ada di koperasi-koperasi yang berkarakter desa,” ujar Ferry dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Isu Pengadaan Kipas Angin Rp 1,8 Triliun
Mufti juga menyinggung kabar pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan nilai Rp 1,8 triliun. Ia menyebut harga kipas angin di e-commerce jauh lebih murah, sekitar Rp 300 ribuan per unit, sehingga menimbulkan tanda tanya atas angka anggaran yang beredar.
Menanggapi itu, Ferry menegaskan pengadaan tersebut bukan dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Ia bahkan menyebut jika yang dimaksud adalah kipas angin model tertentu seperti Imatsu MDF, harganya bisa mencapai Rp 11.464.000 di Shopee.
“Kemudian juga soal kipas angin ini saya nggak tahu, ini kan pengadaannya bukan di kami Pak, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp 11.464.000. Jadi apa namanya, tapi itu saya nggak tahu persis,” kata Ferry.
Ferry menambahkan Kementerian Koperasi telah memiliki Sistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Simkopdes. Sistem itu, menurut dia, sudah menampilkan dashboard yang memperlihatkan jumlah barang subsidi yang diterima koperasi desa dan kelurahan.
“Di Simkopdes kami itu akan juga memperlihatkan, sekarang sudah bisa memperlihatkan dashboardnya berapa jumlah barang-barang subsidi itu yang diterima oleh koperasi desa kelurahan merah putih,” imbuhnya.
Skema Gaji Pengelola Masih Dikaji
Soal gaji pengelola KDKMP, Ferry mengatakan pemerintah masih mengkaji aturan pengupahan, terutama untuk manajer. Sementara untuk pegawai lain, upah akan disesuaikan dengan pendapatan usaha koperasi masing-masing.
“Yang sedang kita kaji soal gaji manajernya. Kalau yang pegawainya diharapkan nanti bisa dari pendapatan usahanya,” kata Ferry.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menjelaskan mekanisme pengupahan di bawah level manajer memang akan disesuaikan dengan beban kerja dan kondisi tiap KDKMP. Ia menyebut tata kelola operasional berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, meski tetap dalam pantauan dan pengawasan Kementerian Koperasi.
“Yang sudah pakem yang nanti akan diatur yang manajer. Tapi kalau yang di bawahnya manajer itu tentu akan dikelolakan sesuai dengan beban kerja kan,” ujar Farida.
Isu gaji ini sebelumnya memicu keluhan dari pengelola Kopdeskel Merah Putih. Di Bojonegoro, sekitar 80% dari 85 gerai Kopdes Merah Putih sempat berhenti beroperasi serentak sementara pada 3 Juli lalu.
Kepala Desa Campurejo, Edi Susanto, mengaku mendapat aduan bahwa pengelola gerai di wilayahnya kecewa karena gaji yang diterima tak sesuai janji awal. Ia menyebut ada pekerja yang dijanjikan Rp 1,2 juta hingga Rp 1,4 juta per bulan, tetapi justru menerima Rp 76 ribu.
Menanggapi keluhan itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan kesejahteraan personel adalah prioritas perusahaan. Dalam unggahan Instagram pribadinya, ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan masukan yang diterima terkait proses penggajian personel KDKMP.
“Menanggapi isu yang berkembang di media sosial terkait proses penggajian personel KDKMP, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih atas setiap perhatian, masukan, dan kepedulian yang diberikan. Kesejahteraan para personel adalah prioritas yang tidak pernah kami kompromikan,” tulis Joao dalam akun Instagram pribadinya @bung.joaomota, dikutip Kamis (9/7).
Di tengah sorotan soal untung yang tipis, pengadaan, dan pengupahan, pemerintah kini menghadapi tuntutan transparansi yang makin kuat. Salah satu poin yang ikut didorong adalah ketersediaan dashboard agar publik bisa memantau pengadaan dan distribusi barang untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.