Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 di Kabupaten Solok kini menjadi sorotan karena realisasinya baru 17,35 persen hingga pertengahan Juli 2026. Dari alokasi penuh Rp144,67 miliar, pemerintah daerah dan Satgas PRR masih harus mengejar percepatan agar anggaran itu benar-benar mengalir ke pemulihan pascabencana.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengawal penggunaan dana tersebut agar sejalan dengan kebutuhan warga. Fokusnya tidak hanya infrastruktur, tetapi juga hunian tetap, pemulihan lahan pertanian, dan layanan dasar yang masih terdampak bencana.
Pengawalan dari rapat hingga turun ke lapangan
Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR melakukan monitoring melalui rapat koordinasi bersama Bupati Solok dan jajaran perangkat daerah. Setelah itu, tim meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak untuk memastikan program yang dibiayai TKD bergerak sesuai kebutuhan di lapangan.
Langkah pengawalan ini penting karena anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah pusat diharapkan segera berubah menjadi pembangunan yang dirasakan warga. Dalam laporan yang dikutip www.medcom.id, Satgas PRR menekankan bahwa pengawasan dilakukan agar pemulihan pascabencana tidak berjalan parsial.
Realisasi masih rendah di sejumlah sektor
Hingga pertengahan Juli 2026, serapan terbesar tercatat berada pada sektor ekonomi. Sementara itu, sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih berproses setelah penyesuaian anggaran dan DPA Perubahan selesai pada akhir Juni.
| Komponen | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Tambahan TKD Kabupaten Solok | Rp144,67 miliar | Diterima penuh untuk Tahun Anggaran 2026 |
| Bantuan keuangan ke Kabupaten Aceh Tengah | Rp2 miliar | Dialokasikan dari tambahan TKD tersebut |
| Realisasi hingga pertengahan Juli 2026 | 17,35 persen | Sekitar Rp25,09 miliar |
Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan komitmen untuk mempercepat proyek prioritas agar realisasi TKD meningkat pada triwulan berjalan. Sasaran utamanya mencakup pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hunian tetap, dan fasilitas pelayanan dasar.
Huntap, sawah, dan sungai masih butuh percepatan
Di sektor perumahan, lokasi pembangunan 180 unit hunian tetap sudah ditetapkan sesuai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Lahan yang disiapkan juga telah mendapat persetujuan Badan Pertanahan Nasional, sehingga pembangunan diharapkan bisa segera dimulai.
Di sektor pertanian, Pemkab Solok melaporkan ada 80 hektare sawah yang mengalami kerusakan berat. Sebanyak 16 hektare sudah dibersihkan dari material sedimen, sedangkan 64 hektare lainnya diusulkan agar status kerusakannya disesuaikan supaya memenuhi syarat bantuan rehabilitasi sawah dari Kementerian Pertanian.
Satgas PRR juga menyoroti normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang sekitar 20 kilometer dan Sungai Batang Muaro Bungai sepanjang sekitar 15 kilometer. Kedua pekerjaan itu dinilai mendesak untuk mengurangi risiko banjir dan sedimentasi yang masih mengancam wilayah terdampak.
Di sisi layanan dasar, rehabilitasi masih berjalan untuk tujuh sistem penyediaan air minum, delapan sekolah terdampak, serta berbagai infrastruktur publik yang belum pulih. Satgas PRR menyebut telah memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum/BBWS V untuk percepatan normalisasi sungai dan penguatan tebing, serta dengan Kementerian Pertanian untuk penanganan lahan pertanian terdampak.
Dengan sejumlah pekerjaan yang masih harus dikejar, Kabupaten Solok menghadapi tantangan ganda: mempercepat belanja TKD dan memastikan pemulihan pascabencana benar-benar menyentuh kebutuhan paling mendesak warga. Fokus itu kini bertumpu pada sinkronisasi pemerintah daerah, Satgas PRR, dan kementerian terkait agar proyek-proyek prioritas bisa segera bergerak lebih cepat.
