Rencana pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan nilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dipertanyakan di DPR. Angka tersebut menjadi perhatian karena harga kipas angin di platform e-commerce disebut berada di kisaran Rp300 ribuan per unit untuk pembelian satuan.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menilai pembelian dalam jumlah sangat besar semestinya memungkinkan harga yang lebih efisien. Ia juga meminta keterbukaan atas seluruh pengadaan barang yang berkaitan dengan program koperasi tersebut.
Isu itu disampaikan Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. Dalam forum tersebut, ia meminta penjelasan mengenai kebenaran informasi anggaran Rp1,8 triliun untuk pengadaan kipas angin.
Mufti menyatakan pihaknya telah berupaya mencari informasi mengenai rencana tersebut, tetapi belum memperoleh penjelasan dari pemerintah. Ia juga mengatakan pihak-pihak terkait belum memberikan jawaban atas isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin.
Perbandingan harga yang dipersoalkan
Dalam rapat itu, Mufti membandingkan nilai pengadaan yang beredar dengan harga produk kipas angin di kanal belanja daring. Ia menyebut kipas angin standing merek Cosmos di toko resmi e-commerce tercantum seharga Rp338 ribu, sedangkan di Shopee dan Tokopedia berada di kisaran Rp300 ribuan.
| Rincian | Nilai atau Harga | Keterangan |
|---|---|---|
| Isu pengadaan kipas angin | Rp1,8 triliun | Untuk 1,8 juta unit |
| Cosmos di official store e-commerce | Rp338 ribu | Harga pembelian satuan yang disebut Mufti |
| Shopee dan Tokopedia | Rp300 ribuan | Harga pembelian satuan yang disebut Mufti |
Menurut Mufti, harga pembelian pemerintah dalam volume ribuan hingga jutaan unit seharusnya dapat lebih rendah daripada harga ritel. Perbandingan itu menjadi dasar pertanyaannya mengenai struktur biaya dan mekanisme pengadaan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
“Kipas angin cosmos di e-commerce official store milik Cosmos itu harganya Rp 338 ribu. Lalu kemudian cek di Shopee, Tokopedia, harganya lebih murah lagi hanya Rp 300 ribuan,” kata Mufti dalam rapat tersebut.
Ia menekankan bahwa angka yang ditemukan di e-commerce merupakan harga pembelian satuan. Dengan jumlah pengadaan yang disebut mencapai 1,8 juta unit, Mufti menilai pemerintah seharusnya memiliki daya tawar yang lebih besar dalam proses belanja barang.
Permintaan dashboard pengadaan
Selain mempertanyakan nilai belanja, Mufti menyoroti perlunya akses publik terhadap informasi pengadaan barang untuk KDMP. Ia meminta dibuatkan dashboard yang dapat dipantau masyarakat, termasuk jenis barang, tujuan pengadaan, dan harganya.
Menurutnya, keterbukaan itu penting agar publik dapat mengetahui penggunaan dana dalam program koperasi tersebut. Ia menyatakan setiap rupiah yang dikucurkan perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Mufti juga menyinggung proses pengadaan yang melibatkan Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan. Ia menilai informasi mengenai pengadaan barang untuk KDMP perlu disajikan secara terbuka, bukan hanya diketahui oleh pihak terbatas.
Permintaan dashboard tersebut diarahkan untuk memperjelas alur belanja dan memungkinkan pengawasan atas kebutuhan koperasi di desa maupun kelurahan. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat dasar pengadaan serta besaran harga yang digunakan.
Jawaban Menteri Koperasi
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan tidak mengetahui isu pengadaan kipas angin yang dipertanyakan dalam rapat. Ia menjelaskan bahwa pengadaan tersebut bukan berada di bawah kementeriannya.
“Kipas angin ini, ini saya tidak tahu, ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak,” ujar Ferry. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas pertanyaan Mufti mengenai kabar pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai Rp1,8 triliun.
Informasi mengenai pengadaan ini kemudian menjadi sorotan karena belum ada penjelasan rinci yang disampaikan dalam rapat terkait instansi pelaksana maupun rincian anggarannya. www.viva.co.id melaporkan bahwa pertanyaan DPR juga mencakup kebutuhan transparansi pengadaan bagi program KDMP.