Kursi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera memiliki pelaksana tugas setelah posisi tersebut kosong menyusul pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Hal ini menandai fase transisi penting bagi LPS yang tengah menjalani proses seleksi pimpinan baru.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, yang juga merupakan anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio dari OJK, mengungkapkan bahwa penunjukan pelaksana tugas Ketua LPS akan diputuskan dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung pada sore hari, Selasa (9/9/2025). “Saya harus buru-buru setengah empat sore, karena akan ada pertemuan menunjuk ketua pelaksana LPS,” ujarnya dalam sebuah acara di Jakarta.
Proses seleksi Ketua Dewan Komisioner LPS untuk masa jabatan 2025-2030 saat ini tengah berjalan. Panitia seleksi telah menetapkan tiga calon ketua LPS dan tiga calon anggota dewan. Nama Purbaya Yudhi Sadewa sempat masuk dalam daftar calon ketua yang lolos seleksi dan telah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk proses akhir. Namun pengangkatannya sebagai Menteri Keuangan membuat kursinya di LPS kosong dan membuka peluang bagi dua calon lainnya.
Dua kandidat tersisa untuk mengisi posisi Ketua LPS adalah Dwityapoetra Soeyasa Besar dan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji. Dwityapoetra saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik di LPS, sementara Muhammad merupakan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Keduanya akan menjadi fokus panitia seleksi dalam menentukan pelaksana tugas maupun ketua definitif LPS.
Selain calon ketua, terdapat tiga calon anggota Dewan Komisioner LPS yang sedang diseleksi, yakni:
1. Agresius R. Kadiaman – Risk Management and Compliance Director di PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
2. Ferdinan Dwikoraja Purba – Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Tania Tbk
3. Teguh Supangkat – Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan OJK
Pemilihan pimpinan LPS menjadi krusial mengingat peran lembaga ini dalam menjaga stabilitas sistem perbankan melalui penjaminan simpanan masyarakat. Keberlanjutan pengelolaan lembaga ini perlu terjaga demi memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
Pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa ke posisi Menkeu menunjukkan strategi pemerintah dalam menempatkan sosok-sosok berpengalaman dari sektor keuangan ke jabatan strategis. Namun, keberadaannya yang juga sempat tercatat sebagai calon ketua LPS menjadi sebuah dinamika yang harus direspon cepat oleh OJK dan LPS agar tidak terjadi kekosongan pimpinan yang dapat mengganggu fungsi kontrol dan pengawasan sistem penjaminan simpanan.
Rapat penentuan pelaksana tugas ketua LPS yang dijadwalkan akan digelar sore ini menjadi langkah awal dalam menjaga keberlangsungan kepemimpinan. Penunjukan tersebut akan menjadi figur sementara sambil proses seleksi dan penetapan ketua definitif selesai oleh pemerintah.
Situasi ini menjadi fokus perhatian pelaku industri perbankan dan pengamat ekonomi, mengingat peran sentral LPS dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat pemilik simpanan. Peran ketua LPS selama masa transisi ini sangat vital untuk memastikan tidak terjadi kekosongan fungsi pengawasan dan kebijakan yang dapat berdampak pada stabilitas sektor perbankan nasional.
Selanjutnya, penentuan ketua definitif Dewan Komisioner LPS akan mengikuti mekanisme seleksi yang ketat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk persetujuan Presiden. Upaya ini diharapkan menghasilkan pimpinan yang mampu menghadapi tantangan industri keuangan yang semakin kompleks di era modern.
