Dorongan Banggar DPR RI untuk Percepatan Pembangunan IKN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan kunjungan kerja pada 19-20 November 2025 untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kunjungan ini menegaskan dampak positif IKN terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan pendanaan pembangunan.
Kegiatan berlangsung di Multifunction Hall Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Selain Banggar DPR RI, hadir pula pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur. Mereka bersama-sama mendukung agenda ini sebagai upaya strategis memastikan dukungan politik dan anggaran.
Progres Pembangunan IKN Tahap Kedua
Otorita IKN memaparkan progres pembangunan tahap kedua yang fokus pada kawasan legislatif dan yudikatif. Tahap ini terbagi dalam tiga batch pekerjaan, dengan Batch 1 tahun 2025 telah mencapai rata-rata progres konstruksi sebesar 76%. Batch 2 yang berlangsung tahun 2025–2027 tengah dalam proses kontrak untuk paket fisik dan manajemen konstruksi. Batch 3 untuk periode 2026–2028 sedang dalam tahap persiapan tender.
Pemantauan progres ini penting untuk memastikan setiap tahap berjalan sesuai target agar pembangunan IKN selesai tepat waktu. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan komitmen pemerintah pusat dengan terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025.
Skema Pendanaan Pembangunan IKN
Pembangunan IKN dibiayai melalui tiga skema utama yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni. Hingga 10 November 2025, terdapat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp158,73 triliun yang fokus pada sektor hunian, jalan, dan Multi Utility Tunnel (MUT).
Selain itu, sebanyak 50 investor swasta dan lembaga telah menandatangani kerja sama di sektor pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, dan residensial senilai Rp66 triliun. Pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun, yang disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan Politik dan Ekonomi dari Banggar DPR RI
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah, menyatakan bahwa kehadiran anggota Banggar secara lengkap merupakan bukti nyata komitmen DPR RI. “Kami terus mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Negara,” ujarnya. Pernyataan ini mengukuhkan peranan DPR dalam mendukung agenda strategis yang berdampak luas.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa IKN berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada dua tahun pertama pembangunan, pertumbuhan ekonomi Kaltim mencapai angka 7%, menandakan dampak positif proyek ini bagi perekonomian lokal.
Pentingnya Kolaborasi Multi Pihak
Pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan bagian penting dalam pemerataan pembangunan wilayah timur Indonesia. Dukungan dari DPR RI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan sektor swasta semakin memperkuat upaya ini. Kolaborasi berkelanjutan menjadi fondasi untuk menjadikan IKN pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi baru di Indonesia.
Dengan pengawasan ketat terhadap progres proyek dan ketersediaan pendanaan yang berkelanjutan, pembangunan IKN diharapkan dapat berjalan efektif sesuai rencana. Hal ini akan membuka potensi besar bagi kemajuan wilayah dan pelayanan publik yang lebih optimal untuk masyarakat luas.
Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com
