Peluncuran bertahap username WhatsApp mendapat penolakan resmi dari India, meski fitur itu dirancang agar pengguna bisa berkomunikasi tanpa membagikan nomor telepon. Pemerintah India meminta Meta menghentikan sementara penerapannya di negara tersebut karena khawatir fitur ini mempermudah penipuan dan penyamaran identitas.
Keberatan itu muncul di tengah tingginya kasus kejahatan siber di India, pasar WhatsApp terbesar di dunia. Pemerintah meminta Meta menjelaskan perlindungan yang disiapkan sebelum username dapat dipakai secara luas oleh pengguna.
India Minta Meta Menjelaskan Sistem Pengamanan
Menurut informasi yang dihimpun Beritasatu.com, Meta diberi tenggat hingga 9 Juli untuk memberikan respons terkait mitigasi risiko fitur tersebut. India menjadi negara pertama yang secara resmi menentang peluncuran username WhatsApp.
Fitur ini memungkinkan pengguna memesan nama pengguna untuk dihubungi orang lain tanpa perlu membuka nomor telepon pribadi. Pemesanan username telah dibuka bertahap di sejumlah negara menjelang peluncuran yang lebih luas pada akhir tahun.
Meta menyiapkan pencadangan username bagi tokoh publik, lembaga pemerintah, dan akun Meta terverifikasi. Perusahaan juga menyiapkan pembatasan kontak baru, pencegahan upaya menebak username, serta sistem otomatis untuk mendeteksi penyamaran dan penyalahgunaan layanan.
Namun, pemerintah India menilai langkah tersebut masih perlu diperiksa lebih jauh. Kekhawatiran utamanya adalah akun palsu dapat memakai nama yang terlihat resmi untuk membangun kepercayaan korban sebelum melakukan penipuan.
Pasar Besar dengan Lonjakan Penipuan Siber
World Population Review memperkirakan India memiliki sekitar 853,8 juta pengguna WhatsApp pada 2026. Skala pengguna yang besar membuat dampak penyalahgunaan identitas digital menjadi perhatian serius bagi regulator di negara itu.
| Indikator | Data | Keterangan |
|---|---|---|
| Pengguna WhatsApp India | 853,8 juta | Perkiraan pada 2026 menurut World Population Review |
| Kerugian penipuan siber | 224,95 miliar rupee | Sepanjang 2025 menurut Kementerian Dalam Negeri India |
| Laporan penipuan siber | 2,4 juta kasus | Naik sekitar 24% dibandingkan tahun sebelumnya |
Data Kementerian Dalam Negeri India menunjukkan penipuan investasi menjadi sumber utama kerugian masyarakat. Modus digital arrest, ketika pelaku menyamar sebagai aparat atau pejabat untuk memaksa korban mentransfer uang, juga menyumbang kerugian besar.
India turut meminta penjelasan kepada Telegram dan Signal mengenai sistem username yang mereka gunakan, sebagaimana dilaporkan Reuters. Langkah ini menunjukkan fokus pemerintah bukan hanya pada satu platform, melainkan pada risiko penyamaran di layanan komunikasi digital.
Username Mirip Lembaga Resmi Jadi Kekhawatiran
Peneliti intelijen ancaman CloudSEK, Vikas Kundu, menilai username dapat dibuat menyerupai nama lembaga pemerintah atau tokoh publik. Kondisi itu berpotensi membuat pesan dari pelaku penipuan terlihat lebih meyakinkan bagi pengguna yang tidak sempat memeriksa identitas pengirim.
“Saat ini, nomor telepon yang mencurigakan sering kali menjadi tanda peringatan pertama bagi korban,” kata Kundu. “Dengan menyembunyikan nomor itu pada interaksi pertama, pengguna kehilangan salah satu cara termudah untuk memverifikasi siapa yang menghubungi mereka.”
Menurut Kundu, username tidak menciptakan teknik penipuan baru, tetapi bisa meningkatkan efektivitas modus yang telah ada. Ia juga menyoroti namespace squatting, yakni praktik mendaftarkan username yang mirip nama bank, lembaga pemerintah, atau figur terkenal sebelum pihak yang berhak memakainya.
“Nomor telepon tidak bisa menyamar sebagai bank. Username bisa,” ujar Kundu. Risiko tersebut semakin terasa karena sejumlah nama yang menyerupai identitas resmi masih dilaporkan dapat dipesan pada tahap awal fitur.
Nama Politisi dan Identitas RBI Ikut Disorot
Mantan wakil kepala menteri Delhi sekaligus petinggi Partai Aam Aadmi, Manish Sisodia, mengatakan sejumlah kombinasi username yang memuat namanya dan AAP telah lebih dulu dipesan pihak lain. Dalam unggahan di X, ia meminta Meta menyediakan sistem verifikasi dan mekanisme pengaduan untuk mencegah penyalahgunaan identitas publik.
TechCrunch juga menemukan username seperti rbi_verify, yang menyerupai nama Reserve Bank of India, masih dapat dipesan. Nama seperti IndianCrimeOffice, IndianOfficerCyberCriminal, dan RBI_Inspector pun dilaporkan tersedia, meski bukan nama resmi lembaga pemerintah.
Direktur Komunikasi Global Anti-Scam Alliance, Andrei Skorobogatov, menilai penggunaan username dapat menambah hambatan bagi penegakan hukum. Aparat tetap dapat meminta identitas akun melalui prosedur resmi, tetapi penyidik perlu terlebih dahulu meminta WhatsApp mengidentifikasi akun berdasarkan username yang digunakan.