Tunggakan BGN Tembus Rp1,61 Triliun, Pembayaran Dapur MBG Menunggu Anggaran 2026

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) masih memiliki tunggakan pembayaran sebesar Rp1,61 triliun dari tahun anggaran 2025. Sebagian besar nilai tersebut berasal dari pekerjaan yang telah selesai, termasuk belanja modal untuk aset dan pembangunan dapur.

Tunggakan itu akan dibayarkan menggunakan anggaran 2026 melalui mekanisme pembayaran tunggakan. Sebelum pencairan dilakukan, dokumen terkait harus melewati reviu Kuasa Pengguna Anggaran, Inspektorat, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memaparkan data tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI pada Jumat, 17 Juli 2026. Paparan itu menjadi perhatian karena lembaga tersebut mengelola anggaran besar untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Belanja Modal Menjadi Tunggakan Terbesar

Total tunggakan BGN pada 2025 tercatat sebesar Rp1.609.045.519.861. Pos belanja modal menjadi komponen paling besar, dengan nilai lebih dari Rp1,04 triliun.

Belanja modal tersebut berkaitan dengan aset dan pembangunan dapur yang dibiayai APBN. Selain itu, BGN masih mencatat tunggakan jasa lainnya, sertifikasi SPPG, hingga bantuan pemerintah MBG.

Agustina menjelaskan, sebagian besar tunggakan berasal dari pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi belum dapat dibayarkan hingga tutup tahun anggaran. Mekanisme pembayaran pada 2026 disiapkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut setelah proses pengawasan selesai.

Selain tunggakan, BGN mencatat rekening penampungan akhir tahun anggaran atau RPATA senilai Rp1,96 triliun. Dana itu mencakup 248 kontrak dan masih tercatat sebagai aset lainnya dengan penggunaan yang dibatasi.

Realisasi Anggaran Baru 60,49%

Pada 2025, realisasi belanja BGN mencapai Rp51,59 triliun atau 60,49% dari pagu anggaran Rp85,28 triliun. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibukukan lembaga tersebut sebesar Rp19,41 miliar.

Menurut Agustina, rendahnya realisasi dipengaruhi pergeseran pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ke 2026. Faktor lain adalah pekerjaan yang belum tuntas pada akhir tahun, pengembalian belanja, serta tunggakan yang belum dapat dibayarkan pada 2025.

Laporan keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Agustina menyatakan laporan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah.

“Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah, sehingga diberikan opini WTP oleh BPK,” kata Agustina dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI.

Dari sisi laporan operasional, BGN membukukan pendapatan sebesar Rp19,26 miliar dengan beban operasional Rp47,99 triliun. Kondisi itu menghasilkan defisit operasional Rp47,98 triliun, yang disebut wajar karena BGN bukan lembaga yang berorientasi menghasilkan pendapatan.

DPR Minta Penjelasan untuk Mitra dan Dapur MBG

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI menyoroti transparansi laporan serta rendahnya serapan anggaran BGN. Anggota Komisi IX Teti Rohatiningsih meminta sejumlah pos dijelaskan lebih rinci, termasuk pelaksanaan dapur MBG di daerah agar laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti.

Anggota Komisi IX Muhajirin menilai realisasi anggaran di kisaran 59% hingga 60% perlu menjadi perhatian serius. Sementara Nuroji meminta penjelasan mengenai moratorium BGN serta kepastian aturan bagi mitra penyelenggara MBG.

Dalam rapat tersebut, anggota DPR juga meminta kejelasan pembayaran bagi pihak yang telah menyelesaikan pembangunan dapur MBG. Penyelesaian tunggakan melalui anggaran 2026 menjadi salah satu hal yang dinanti para mitra program.