Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kelebihan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ditanggung sepenuhnya dengan dana pribadi. Penjelasan ini disampaikan di tengah sorotan publik yang mempertanyakan frekuensi kunjungan luar negeri Presiden dan potensi beban terhadap APBN.
Pernyataan Teddy memicu respons luas di media sosial karena sebagian warganet menilai isu utamanya bukan hanya soal jumlah rombongan, tetapi juga transparansi penggunaan anggaran. Di saat yang sama, publik juga mendorong pemerintah agar membuka rincian biaya perjalanan dinas secara lebih jelas dan mudah diaudit.
Penjelasan soal biaya perjalanan
Melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Senin, 1 Juni 2026, Teddy menyampaikan bahwa mekanisme pembiayaan perjalanan luar negeri Presiden sudah dijelaskan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa jika biaya perjalanan melebihi anggaran yang disiapkan negara, selisihnya ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo.
“Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy dalam video yang diunggah akun tersebut.
Pernyataan itu disebut sebagai bentuk efisiensi sekaligus jawaban atas kekhawatiran masyarakat terkait penggunaan dana negara. Di tengah kritik yang berkembang, penjelasan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meredam anggapan bahwa perjalanan luar negeri Presiden membebani anggaran publik.
Jumlah rombongan disebut jauh berkurang
Selain soal biaya, Teddy juga menyoroti perubahan jumlah rombongan yang mendampingi Presiden dalam kunjungan luar negeri. Ia menyebut jumlah delegasi pada era Presiden Prabowo telah dipangkas besar-besaran dibandingkan periode sebelumnya.
Menurut Teddy, pada pemerintahan terdahulu satu kunjungan luar negeri bisa melibatkan lebih dari 120 orang. Sementara itu, pada masa Presiden Prabowo, jumlah rombongan berada di kisaran 40 hingga 50 orang.
“Jadi kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Prabowo antara 40 sampai 50 orang. Ini sudah banyak yang tahu,” ujarnya.
Pemangkasan jumlah delegasi itu disampaikan pemerintah sebagai langkah efisiensi. Namun, di ruang publik, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kritik karena sejumlah pihak menilai pengurangan rombongan belum tentu cukup jika frekuensi kunjungan ke luar negeri tetap tinggi.
Respons publik tetap ramai
Pernyataan Teddy segera memunculkan perdebatan di kalangan warganet. Sebagian komentar menilai masalahnya bukan hanya pada besar-kecilnya rombongan, melainkan pada total penggunaan biaya perjalanan jika kunjungan dilakukan berkali-kali.
Sejumlah netizen juga meminta pemerintah lebih terbuka soal rincian anggaran perjalanan dinas Presiden. Mereka menilai transparansi penting agar publik bisa menilai efektivitas sekaligus akuntabilitas setiap perjalanan luar negeri yang dilakukan.
Ada pula yang mempertanyakan makna penggunaan dana pribadi untuk menutup kelebihan biaya perjalanan. Bagi mereka, sumber pendanaan tetap perlu dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan pertanyaan baru mengenai akuntabilitas.
Sorotan pada transparansi anggaran
Di tengah perdebatan itu, isu transparansi menjadi titik perhatian utama publik. Banyak komentar menekankan perlunya data yang lebih terbuka agar masyarakat mengetahui komponen biaya dalam setiap lawatan luar negeri Presiden.
Kritik tersebut menunjukkan bahwa penjelasan soal dana pribadi belum otomatis menutup semua pertanyaan yang muncul. Bagi publik, akurasi data, rincian anggaran, dan efektivitas kunjungan tetap menjadi hal yang dinilai penting untuk dipublikasikan.
Hingga kini, perdebatan mengenai perjalanan luar negeri Presiden Prabowo masih terus berlangsung di media sosial. Sebagian masyarakat memandang kunjungan itu penting untuk kepentingan diplomasi dan kerja sama internasional, sementara sebagian lainnya tetap menuntut penjelasan lebih terbuka terkait biaya, akuntabilitas, dan dampak setiap perjalanan tersebut.
