Mahasiswa dan sejumlah massa dari berbagai organisasi masyarakat memadati depan Kantor DPRD Kalimantan Timur di Samarinda pada aksi unjuk rasa 21 April. Aksi itu berlangsung dengan orasi yang mulai disuarakan dari depan gedung wakil rakyat, sementara petugas kepolisian sudah berjaga di area sekitar.
Di lokasi, pagar depan DPRD Kaltim dilumuri oli oleh sebagian massa aksi. Barikade kawat berduri juga tampak dipasang di depan gedung, menandakan pengamanan telah disiapkan sejak awal.
Titik aksi dan pengamanan diperketat
Aksi unjuk rasa pada 21 April tidak hanya terpusat di DPRD Kaltim. Kantor Gubernur Kaltim yang berjarak kurang dari empat kilometer dari lokasi tersebut juga dipasangi kawat berduri dan dijaga aparat.
Rumah jabatan Gubernur Kaltim pun terlihat mendapat pengamanan serupa. Pengamanan ini dilakukan bersamaan dengan persiapan arus massa yang diperkirakan bergerak ke dua titik aksi.
Rekayasa lalu lintas disiapkan lebih awal
Satlantas Polresta Samarinda menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi mobilitas massa. Kasat Lantas Polresta Samarinda Kompol La Ode Prasetyo menyampaikan bahwa aksi pertama dijadwalkan berlangsung di DPRD Kaltim, lalu siang harinya massa bergerak ke Kantor Gubernur Kaltim.
Pengaturan ini disiapkan untuk menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar titik aksi. Kehadiran aparat dan barikade di sejumlah lokasi menunjukkan pengamanan dilakukan secara berlapis.
Tuntutan disuarakan di depan DPRD
Orasi di depan Kantor DPRD Kaltim dibuka oleh Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas. Mereka menyuarakan tuntutan terkait Bantuan Sosial Tunai (BST) dan ketenagakerjaan.
Setelah itu, giliran organisasi masyarakat Dayak Paser dari Penajam Paser Utara menyampaikan orasi. Massa dari forum disabilitas terlihat berada di barisan depan yang menghadap polisi, disusul kelompok ormas dan mahasiswa.
Aksi simbolik di papan iklan DPRD
Sejumlah mahasiswa kemudian memanjat papan iklan yang sebelumnya menampilkan gambar Ketua Dewan dan anggota DPRD. Gambar itu dirobek dan diganti dengan spanduk berisi tiga tuntutan yang mereka bawa ke aksi.
Tiga tuntutan tersebut adalah audit seluruh kebijakan Pemprov Kaltim, setop praktik KKN di Kaltim, serta mendesak DPRD Kaltim segera bersikap dan menjalankan fungsi pengawasan secara total. Aksi di Samarinda itu memperlihatkan gabungan tekanan dari mahasiswa, forum disabilitas, dan organisasi masyarakat terhadap pemerintah daerah dan DPRD Kaltim.
