Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) meningkatkan pengawasan drastis dalam operasi penegakan imigrasi. Langkah ini mencakup penggunaan teknologi biometrik yang intensif dan pemanfaatan database besar yang saling terhubung untuk mendeteksi dan menegakkan hukum terhadap pelanggar imigrasi.
Di Minnesota, metode ini terlihat melalui insiden yang dialami Luis Martinez, seorang warga yang tiba-tiba dihentikan oleh agen federal dan dipaksa menunjukkan identitasnya menggunakan pemeriksaan wajah digital tanpa pemberitahuan atau persetujuan. Agen-agen tersebut menanyai dirinya dengan pertanyaan, "Apakah Anda warga negara AS?" sambil memindai fitur wajahnya secara mendetail.
Ekspansi Pengawasan Digital
Dalam setahun terakhir, DHS serta badan federal lain memperluas kemampuan mereka mengumpulkan dan menganalisis data pribadi. Mereka menjalin kerja sama dengan lembaga lokal, negara bagian, serta internasional, juga menggunakan layanan perusahaan teknologi dan broker data untuk mengakses catatan perjalanan, database kendaraan, dan rekaman wajah digital.
Teknologi yang paling menonjol adalah aplikasi pengenalan wajah bernama Mobile Fortify yang digunakan oleh Customs and Border Protection (CBP) dan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE). Aplikasi ini membandingkan foto yang diambil oleh agen lapangan dengan koleksi gambar "sumber terpercaya" untuk mengidentifikasi status imigrasi seseorang.
Kontroversi dan Kekhawatiran Privasi
Namun, penggunaan biometrik ini tanpa prosedur persetujuan menimbulkan kekhawatiran. Berbagai video dan laporan menyatakan bahwa warga maupun nonwarga sering kali tidak diberi kesempatan untuk menolak pemindaian tersebut. Aktivis hak sipil dan kelompok pengawas mengingatkan risiko penyalahgunaan data serta pelanggaran hak privasi dan kebebasan sipil.
Laporan dari Komisi Hak Sipil AS mendesak transparansi dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan teknologi pengenalan wajah karena isu akurasi, diskriminasi, dan akses ke keadilan. Eks pejabat pemerintahan, seperti Dan Herman, memperingatkan potensi penyalahgunaan sistem data ini untuk kepentingan yang tidak semestinya dan invasi privasi yang meluas.
Peran Kamera Tubuh dan AI
Pemerintah juga memanfaatkan kamera tubuh untuk menangkap bukti langsung selama operasi. Meskipun sebelumnya program kamera tubuh dipangkas, insiden penembakan seorang perawat ICU Minneapolis yang direkam mengubah sikap pemerintah terhadap penggunaan alat ini. Rekaman kamera tubuh kini menjadi sumber penting untuk evaluasi insiden kontroversial.
DHS juga menguji dan menggunakan lebih dari 100 sistem kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai aktivitas penegakan hukum. Dengan anggaran besar—lebih dari 2,7 miliar dolar untuk pengawasan perbatasan—pemerintah memperkuat integrasi AI untuk analisis data dan identifikasi individu, termasuk menggunakan kontraktor seperti Palantir untuk melacak orang yang berpotensi dideportasi.
Dampak Pada Warga Sipil
Pengamat menyoroti bahwa teknologi yang awalnya dikembangkan untuk mengawasi imigran berisiko digunakan untuk memantau warga negara yang tidak melakukan pelanggaran. Kekhawatiran tersebut meluas terutama ketika alat-alat tersebut dapat melacak pergerakan dan aktivitas harian melalui pembaca pelat nomor maupun data lokasi ponsel komersial.
Rachel Levinson-Waldman dari Brennan Center mencatat bahwa pendanaan besar untuk pengawasan ini berpotensi mengubah lanskap kebebasan sipil secara signifikan. Ia mempertanyakan apakah alat tersebut akan tetap digunakan hanya untuk imigrasi atau juga untuk memantau warga yang melakukan aksi damai dan aktivitas hukum lainnya.
Langkah-Langkah Pengawasan dan Penggunaannya
- Penggunaan aplikasi Mobile Fortify untuk pemindaian wajah warga didukung oleh database foto "terpercaya".
- Pemantauan gerak individu melalui pembaca plat nomor kendaraan dan pelacakan data ponsel.
- Penggunaan AI dalam identifikasi dan penyaringan laporan tip imigrasi yang diterima DHS.
- Penerapan kamera tubuh selama operasi penegakan hukum untuk dokumentasi visual.
- Kerja sama dengan perusahaan teknologi seperti Palantir dan Flock Safety dalam pengembangan dan penggunaan sistem pengawasan.
Teknologi pengawasan yang semakin kompleks ini terus dipertajam untuk mendukung operasi imigrasi di lapangan. Namun, tanpa adanya regulasi dan pengawasan yang transparan, risiko penyalahgunaan dan pelanggaran hak dasar warga negara semakin meningkat, sehingga memicu perdebatan hukum dan etis yang intens di Amerika Serikat.
