Perjanjian New START yang menjadi landasan pengendalian senjata nuklir strategis antara Rusia dan Amerika Serikat telah resmi berakhir. Setelah masa berlakunya habis, tidak ada batasan resmi yang mengatur jumlah hulu ledak nuklir dan peluncur strategis yang boleh dimiliki kedua negara tersebut.
New START merupakan perjanjian terakhir dari serangkaian kesepakatan yang telah ada sejak masa Perang Dingin. Perjanjian ini memberikan batasan konkret pada jumlah misil, peluncur, dan hulu ledak yang diizinkan untuk dimiliki oleh Rusia dan AS, membantu menjaga stabilitas strategis di dunia.
Berakhirnya perjanjian ini memicu kekhawatiran para ahli keamanan bahwa dunia akan menghadapi perlombaan senjata nuklir baru. Selain itu, peningkatan pesat kemampuan nuklir China semakin memperumit situasi, karena negara tersebut menolak untuk bergabung dalam negosiasi pembatasan senjata bersama Rusia dan Amerika Serikat.
Presiden Rusia Vladimir Putin pernah menawarkan agar perjanjian ini dilanjutkan selama satu tahun lagi. Namun, Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, tidak memberikan tanggapan resmi terhadap tawaran tersebut. Trump menyatakan keinginannya untuk mengadakan kesepakatan baru yang juga melibatkan China sebagai pihak dalam pembicaraan.
China menolak berpartisipasi dalam negosiasi pembatasan senjata ini dengan alasan jumlah hulu ledaknya jauh lebih sedikit, sekitar 600 dibandingkan dengan sekitar 4.000 yang dimiliki Rusia dan Amerika Serikat. Penolakan ini menimbulkan ketegangan terkait upaya pengendalian senjata nuklir global yang melibatkan tiga kekuatan utama tersebut.
Dalam pernyataannya menjelang berakhirnya New START, Rusia menyebut sikap Amerika Serikat sebagai “keliru dan disesalkan.” Rusia menyatakan bahwa perjanjian tersebut kini dianggap tidak berlaku dan kedua negara bebas menentukan langkah selanjutnya. Meski demikian, Rusia tetap membuka kemungkinan diplomasi demi stabilitas situasi strategis dunia.
Pernyataan Rusia juga menegaskan kesiapan mengambil langkah-langkah militer-teknis untuk menghadapi potensi ancaman nasional. Namun, langkah tersebut akan dilakukan secara bertanggung jawab dan diimbangi dengan niat serius dalam menjalin dialog diplomatik.
Sementara itu, Gedung Putih pada pekan terakhir masa berlaku perjanjian mengonfirmasi bahwa keputusan tentang masa depan kontrol senjata nuklir akan diumumkan oleh Presiden AS sesuai dengan jadwal pribadinya. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi yang dirilis mengenai tindak lanjut yang akan ditempuh.
Jenis senjata yang diatur oleh New START adalah senjata nuklir strategis dengan jangkauan jauh, dirancang untuk menyerang pusat-pusat penting seperti ibu kota, pangkalan militer, dan fasilitas industri dalam konflik nuklir. Senjata ini berbeda dengan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan biasanya digunakan untuk pertempuran di medan perang.
Tanpa perjanjian pengendalian senjata yang jelas, kedua negara akan kesulitan membaca niat satu sama lain. Hal ini dapat memicu perlombaan pengembangan dan penambahan senjata berdasarkan dugaan skenario terburuk dari pihak lawan.
Para ahli memperkirakan dalam beberapa tahun ke depan, Rusia dan Amerika Serikat dapat meningkatkan jumlah hulu ledak nuklir mereka jauh melewati batas 1.550 yang ditetapkan dalam New START. Ketidakteraturan dalam pengawasan senjata ini berpotensi merusak kestabilan global.
Karim Haggag, Direktur Stockholm International Peace Research Institute, menekankan pentingnya transparansi dan prediktabilitas dalam pengendalian senjata. Tanpa adanya aturan tersebut, hubungan antarnegara pemilik senjata nuklir akan lebih rentan terhadap krisis. Faktor teknologi seperti kecerdasan buatan menambah kompleksitas serta ketidakpastian dalam dinamika eskalasi konflik.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa berakhirnya kontrol senjata nuklir strategis terjadi pada saat risiko penggunaan senjata nuklir berada pada titik tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Ia mendesak Rusia dan Amerika Serikat untuk segera melanjutkan pembicaraan guna menghasilkan kerangka baru yang mengatur batasan, mengurangi risiko, dan memperkuat keamanan bersama.
Dengan kondisi saat ini, kehendak politik kedua negara menjadi kunci utama untuk kembali menciptakan kesepakatan yang dapat mencegah ketegangan dan potensi ancaman nuklir global semakin memburuk. Persetujuan baru akan sangat diperlukan demi menjaga stabilitas dan keamanan dunia.